KOTA BEKASI, Mediakarya – Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Golkar Persatuan, Komarudin, memiliki perhatian khusus dalam penanganan banjir di wilayah Kecamatan Mustikajaya sampai ke wilayah perbatasan daerah tetangga, yakni Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
Bukan tanpa alasan, perhatian yang menyedot dirinya karena adanya penumpukan sampah di Kali Cijambe tepatnya di Crossing Tol Jakarta- Cikampek.
Menurutnya, penanganan banjir di wilayah itu perlu dilakukan secara menyeluruh dan juga butuh melibatkan semua stakeholder terkait, baik di tingkat wilayah, daerah maupun oleh Pemerintah Pusat, hingga peran masyarakat di lingkungan tersebut.
“Pasalnya, persoalan yang terjadi mengakibatkan setiap ada turun hujan dipastikan wilayah itu harus tergenang air sangat tinggi dan merugikan masyarakat sekitar,” ujar Komarudin, Senin (15/11/2021).
“Saya beberapa waktu lalu sempat berdiskusi bersama masyarakat dari Forum Peduli Kali Cijambe dan beberapa pimpinan RT dan RW, Babinkamtibmas dan perwakilan kementrian ATR-BPN, terkait permasalahan itu di Pospol Bekasi Timur Regency (BTR), Kelurahan Cimuning, Mustikajaya, hingga tergali infomasi hulu ke hilir apajila banjir disana disebabkan sampah yang menumpuk di aliran kali tersebut,” kata Komar, sapaan akrabnya.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, terkait persoalan sampah yang selalu menyumbat aliran kali tersebut meskipun sering diangkat dan dibersihkan, setelah ditelusuri, apakah itu dominan disebabkan banyaknya masyarakat yang belum tertib buang sampah atau karena sampah dari TPST Bantargebang dan Sumur Batu.
Terlepas dari itu, diakui Komar, berbagai cara juga sudah coba dilakukan dan direncanakan pada diskusi tersebut, dari pembuatan jaring sampah di tiap perbatasan wilayah, lalu juga sosialisasi dan edukasi sampah pada masyarakat. Bahkan, mendorong Pemerintah Daerah dan Pusat untuk mengeluarkan kebijakan penanganan sampah yang tepat sasaran.
“Dan saya sendiri mendorong supaya dibuat tangkapan air di wilayah hulu dengan polder di Sumur Batu dan Cikiwul juga di perumahan Zamrud serta Dukuh Bima saat dipertemuan tersebut,” ungkapnya.
Dia menegaskan, banjir tidak hanya ditangani saat terjadi, tapi management dan penataan air harus dilakukan segera.
Bukan hanya membuat saluran yang dibangun, tapi juga tangkapan air harus terbangun di tingkatan masyarakat dengan biopori serta pembangunan polder-polder yang dibangun Pemerintah maupun oleh pengembang perumahan. Jadi, dengan begitu banjir bisa terkendali dengan sangat baik.
“Semua sudah saya paparkan di pertemuan itu dan kebetulan sekarang sebagai anggota DPRD Kota Bekasi yang memang bertugas di Komisi II dengan bidang pembangunan dan lingkungan hidup. Artinya, saya bisa konsen untuk memfokuskan masalah ini agar dapat diprioritaskan Pemerintah Daerah,” tegasnya.
Terakhir, Komar menambahkan, semua pihak pun sudah bersepakat untuk bisa melakukan kerja serta partisipasi bersama masyarakat dengan berkolaborasi bersama Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan secara holistik dan didukung oleh aparatur TNI Polri serta pihak Pemerintah Pusat.
Sehingga, lanjut dia, nanti di wilayah bantaran hulu Kali Siluman dan hilir Kali Cijambe tidak lagi terkendala banjir, karena aliran air dikelola sangat baik.
“Begitu juga dari pihak pengembang, antara lain Perumahan Bekasi Timur Regency, Vida Bekasi, Zamrud, PT Timah, Bumyagara, lalu Mutiara Gading Timur, Pondok Timur serta pengembang lain baik besar dan kecil hulu hilir, agar menyediakan tempat tangkapan dan pengelolaan air sebagai prasyarat Amdal yang harus dipenuhi,” pungkasnya. (adv)
