JAKARTA, Mediakarya – Situasi politik Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Berbagai peristiwa terjadi di lingkungan pemerintahan, maupun legislatif yang dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat.
Hal ini juga menuai sorotan dari berbagai pihak bahkan dunia. Salah satunya datang dari Institut for Public Policy Studies (IPPS) Indonesia yang menggelar diskusi publik bertajuk ”Menggugat Peran Partai Politik dan Implementasi Kedaulatan Rakyat” di Terrace Kafe, Jl. DI Panjaitan, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).
Analis IPPSI H. Y. Husein Ibrahim mengatakan bahwa rangkap jabatan di lingkungan politik menjadi salah satu pemicu dari kegaduhan politik di Indonesia.
Husen Ibrahim juga meminta agar seorang menteri atau pembantu presiden harus berani meletakan jabatannya di partai politik. Karena jika tidak, maka roda pemerintahan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Karena berpotensi diintimidasi oleh Parpol.
“Ketika seorang ketua partai menjabat sebagai menteri, maka tidak boleh ada intervensi yang mengutamakan kepentingan politik di atas kepentingan rakyat. Jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan secara penuh dan independen,” tegas Husein Ibrahim.
Pada kesempatan itu, selain Analis IPPSI, Husein Ibrahim juga hadir Yusuf Blegur sebagai narasumber dengan menyasar kalangan akademisi, pemerhati politik, serta masyarakat umum yang peduli terhadap dinamika politik Indonesia.
Yusuf berharap agar pemerintah bisa lebih fokus membenahi permasalahan krusial yang saat ini dihadapi negara, khususnya yang tengah dialami warga masyarakat Indonesia.
”Jangan sampai, permasalahan yang saat ini tengah bergejolak bisa menjadi fokus Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil keputusan yang bisa sesuai tuntutan warga Indonesia,” papar Yusuf Blegur dalam kesempatan yang sama.
Adapun kegiatan ini, IPPSI berharap, sistem politik Indonesia dapat berjalan lebih sehat, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan semata-mata pada kepentingan politik praktis. (Me)
