Aturan Ketat Perlu Diterapkan di Tempat Wisata Selama Lebaran

- Editor

Senin, 2 Mei 2022 - 22:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Anggota Fraksi PKB DPR, Luqman Hakim mengusulkan agar diberlakukan juga pengaturan yang ketat bagi tempat-tempat wisata selama libur Lebaran. Ia menilai pemerintah perlu mewajibkan tempat-tempat wisata selama libur lebaran.

Menurutnya, tempat wisata hanya boleh menerima kunjungan dari masyarakat yang sudah vaksin lengkap (dua dosis) atau sudah vaksin ketiga (booster). Apabila belum vaksin kedua atau ketiga, maka pengunjung wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen.

“Usul saya kongkrit, pemerintah perlu membuat aturan tersebut. Pengaturan tempat wisata itu sangat penting dilakukan. Jangan sampai setelah libur lebaran, kasus Covid-19 naik tinggi akibat tempat-tempat wisata dibiarkan bebas tanpa aturan,” kata Lukman beberapa waktu lalu.

“Mari belajar dari pengalaman libur lebaran tahun kemarin, dimana pemerintah tidak cukup ketat mengatur pembatasan di tempat wisata. Dan, akibatnya, terjadi lonjakan kasus covid-19 pascalebaran 2021 kemarin,” sambungnya.

Karena, lanjut Lukman, bila terjadi lonjakan Covid-19, dikhawatirkan tradisi mudik dan aktifitas silaturrahim halal bihalal Idul Fitri disebut sebagai penyebabnya. Padahal pemicunya dari penumpukan pengunjung tempat-tempat wisata.

“Apabila tempat-tempat wisata dibiarkan bebas tanpa aturan selama libur lebaran, maka akan berpotensi besar menjadi pusat-pusat penularan Covid-19. Kita semua tentu berharap agar itu tidak terjadi,” ujarnya, dikutip dari republika.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan setelah dua tahun ditiadakan mudik, maka sangat penting untuk tetap memprioritaskan keselamatan dengan melaksanakan pengecekan kelaikan alat transportasi yang akan digunakan serta operatornya. Terdapat enam variabel yang dapat menentukan kesiapan pemerintah dalam menangani mudik lebaran tahun 2022 ini mulai dari manajemen transportasi hingga penyaluran bansos secara merata.

Baca Juga:  Ribuan Islam dan Kaum Perempuan Gelar Kegiatan "Bogor Ngaos Qur'an"

“Saat ini, terdapat enam variabel yang menentukan kesiapan kita (pemerintah) dalam menghadapi mudik tahun 2022 yaitu pengaturan manajemen transportasi baik darat, laut, dan udara, ketersediaan bahan bakar dan bahan pokok, perkembangan Covid-19 dan vaksinasi, serta penyaluran bansos yang sedang dikebut menjelang lebaran,” jelas Muhadjir.

Mantan Mendikbud itu mengatakan, fokus pemerintah saat ini adalah pada pengaturan manajemen transportasi baik di tempat pemberangkatan asal, proses perjalanan, hingga tiba ditujuan dengan aman dan sehat. Menko Muhadjir juga menegaskan dengan kondisi Covid-19 yang masih dalam keadaan landai dan terkendali perlu dipercepat vaksinasi booster pada tempat-tempat pemberangkatan mudik khususnya di wilayah Jabodetabek.

“Perkembangan kondisi Covid-19 saat ini masih dalam keadaan landai dan terkendali, maka dari itu percepatan vaksinasi maupun booster pada tempat-tempat pemberangkatan mudik perlu dilakukan sehingga dapat memenuhi target pemerintah,” jelasnya.(qq)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Next Gen(re)parenting Morinaga, Bekali Orang Tua Dukung Anak Jadi Future Leader
Camat Onolalu Pimpin Upacara dan Dialog Interaktif di SMPN 2 Onolalu
Seorang Warga Nyaris Tewas Banjir Bandang di Fanayama
Ahmad Sahroni: DPR Berantas Korupsi Pasti, tapi Jangan Sewenang-wenang!
IPW Bersama Sejumlah Advokat Ajukan Permohonan Pihak Terkait dalam Pengujian Formil UU Polri di MK
Ketua Komisi III DPR RI: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan
Legislator Ini Soroti Tumpang Tindih Kewengan Konflik Agraria
Aktivitas Gunung Anak Krakatau Meningkat, BMKG Imbau Masyarakat Tidak Dekati Kawasan Kawah Aktif

Berita Terkait

Selasa, 8 September 2026 - 16:12 WIB

Next Gen(re)parenting Morinaga, Bekali Orang Tua Dukung Anak Jadi Future Leader

Selasa, 8 September 2026 - 11:36 WIB

Camat Onolalu Pimpin Upacara dan Dialog Interaktif di SMPN 2 Onolalu

Selasa, 8 September 2026 - 06:01 WIB

Ahmad Sahroni: DPR Berantas Korupsi Pasti, tapi Jangan Sewenang-wenang!

Selasa, 8 September 2026 - 05:51 WIB

IPW Bersama Sejumlah Advokat Ajukan Permohonan Pihak Terkait dalam Pengujian Formil UU Polri di MK

Selasa, 8 September 2026 - 05:41 WIB

Ketua Komisi III DPR RI: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan

Berita Terbaru

Peluncuran Buku Islam Ala Prabowo (Ist)

Opini

Islam Ala Prabowo atau Prabowo Seolah-Olah Islam?

Selasa, 8 Sep 2026 - 08:40 WIB