JAKARTA, Mediakarya – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, terus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyediaan transportasi antarpulau untuk mempermudah mobilitas warga, khususnya dalam mengakses pelayanan administrasi pemerintahan.
Kata Neneng, sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yang mencakup Kepulauan Seribu, dirinya terus menyuarakan berbagai kebutuhan masyarakat kepulauan melalui beragam forum, mulai dari rapat, kegiatan reses, hingga pertemuan langsung dengan warga.
Menurutnya, pembangunan di Kepulauan Seribu perlu mendapat perhatian khusus karena karakteristik wilayahnya berbeda dengan daerah lain di Jakarta. Kondisi geografis yang terdiri atas pulau-pulau membuat masyarakat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, terutama dalam hal transportasi dan pelayanan publik.
“Selama ini kita terus menyuarakan kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu, mulai dari persoalan air bersih, transportasi antarpulau, hingga berbagai kebutuhan pembangunan lainnya. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah menganggarkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Neneng, di gedung DPRD DKI, Selasa (27/10/2026).
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, pembangunan di Kepulauan Seribu harus mempertimbangkan kondisi geografis serta kebutuhan masyarakat di setiap pulau. Dengan demikian, pemerataan pembangunan dan pelayanan publik dapat dirasakan secara optimal oleh warga.
Selain infrastruktur dasar, loyalis AHY ini juga menyoroti kebutuhan masyarakat terhadap berbagai fasilitas penunjang, termasuk sarana olahraga dan pemakaman. Seluruh kebutuhan tersebut, menurutnya, telah disampaikan melalui berbagai kesempatan agar menjadi perhatian pemerintah daerah.
Permudah Akses Pelayanan Administrasi
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Neneng adalah akses transportasi dari pulau-pulau permukiman menuju Pulau Pramuka, yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Ia menilai, ketersediaan transportasi antarpulau yang memadai dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan keperluan administrasi lainnya tanpa harus terlebih dahulu menyeberang ke daratan Jakarta.
Selama ini, keterbatasan akses transportasi langsung membuat warga dari sejumlah pulau harus menempuh perjalanan lebih panjang untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan. Kondisi tersebut tentu membutuhkan waktu dan biaya tambahan bagi masyarakat.
“Harapannya, masyarakat dari Pulau Tidung, Tidung Jawa, Pulau Pari, Pulau Harapan, dan pulau-pulau permukiman lainnya bisa memiliki akses transportasi langsung menuju Pulau Pramuka. Jadi, ketika ingin mengurus administrasi kependudukan atau keperluan lainnya, mereka tidak harus ke daratan terlebih dahulu,” jelasnya.
Menurut Neneng, kemudahan akses tersebut penting agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan administrasi secara lebih efektif dan efisien.
Ia juga mendorong agar pengembangan transportasi antarpulau dapat melibatkan armada kapal tradisional yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geografis Kepulauan Seribu. Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan konektivitas sekaligus pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Daerah Diharapkan Prioritaskan Kebutuhan Warga
Neneng berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu melalui perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan kondisi wilayah.
Menurutnya, pemerataan pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan masyarakat di pulau-pulau permukiman memperoleh akses yang mudah terhadap layanan dasar dan administrasi pemerintahan.
“Dengan dukungan transportasi antarpulau yang memadai serta pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan, masyarakat Kepulauan Seribu diharapkan dapat menikmati pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan merata,” pungkasnya.(dri)
