JAKARTA, Mediakarya – Baru-baru ini mata publik tertuju ke Jakarta saat aksi demo masyarakat Pati di ibukota, apa yang dilakukan oleh masyarakat Pati yang datang jauh-jauh dari Jawa tengah hanya ingin memberikan warning kepada negara melalui lembaga legislatif untuk tidak main-main dengan persoalan korupsi di negeri ini yang semakin brutal dan merusak sendi-sendi bernegara.
Melalui aksi tanggal 27 Agustus mereka meminta pertanggungjawaban DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang yang disambut baik pimpinan DPR RI dengan janji komitmen pada tanggal 15 Desember 2026 dan memberikan sikap tegas atas pelaku koruptor dapat dilakukan hukuman mati sebagai konsekuensi perbuatannya.
Simpati publik begitu besar, hal ini ditandai dengan berbagai bantuan pasokan makanan yang datang dari orang-orang yang tergerak meraup harapan adanya perbaikan tata kelola pemerintahan di negeri ini yang jauh dari perilaku praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepitisme).
Ketua umum Fast Indonesia Synergy Idrus Mony, menilai bahwa aksi mereka ke Jakarta bukan tanpa alasan, namun kehadirannya dalam rangka menyuarakan aspirasi masyarakat Indonesia yang sudah jengah selama ini atas kondisi bangsa yang menurut pandangan sebagian orang bahwa negara ini menuju ke pengelolaan tata negara yang amburadul dan menuju ke negara gagal.
Pihaknya juga menyayangkan adanya bentrokan setelah demonstrasi warga Pati tersebut selesai. Hal itu menyusul adanya tindakan biadab dan tidak bermoral dengan menggunakan jubah ormas melakukan penertiban di seputaran Senayan untuk menggunakan hak yang semestinya harus dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini pihak kepolisian.
Idrus menilai rombongan truk berkonvoi berisi ratusan anggota ormas diduga dikawal anggota kepolisian itu dengan sengaja telah melakukan penyisiran kepada kelompok masyarakat yang akhirnya melakukan tindakan premanisme dengan adanya salah satu korban meninggal di wilayah Petojo.
“Peristiwa ini menyiratkan pertanyaan publik yang menganggap tindakan ormas sudah tidak sesuai dengan kaedahnya, dilalahnya dikawal juga oleh aparat kepolisian berseragam lengkap seperti menunjukkan bahwa harus diberlakukan hukum darurat negara (Staat Nood Recht),” ujar Idrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya di Jakarta (1/9/2026).
Atas peristiwa tersebut, publik patut mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban Kapolda Metro Jaya sebagai pimpinan tertinggi untuk segera dicopot karena diduga membiarkan aksi preman berjubah ormas untuk melakukan tindakan melanggar hukum atas nama penertiban aksi demo yang sesungguhnya sudah selesai, berakhir dengan damai dan tertib.
“Jika persoalan ini dibiarkan dan tidak dilakukan penegakan hukum maka, keadilan terhadap masyarakat yang menjadi korban hanyalah isapan jempol semata,” tegasnya.
Untuk itu, saatnya publik meminta pertanggungjawaban Kapolri agar segera mencopot Kapolda Metro Jaya. Atau mengundurkan diri sebagai bagian dari peristiwa yang dilakukan oleh ormas yang diindikasikan sengaja dipelihara negara untuk membebaskan diri dari perilaku aparat yang selama ini melakukan tindakan represif terhadap aksi-aksi demo selama ini.
Alumni PPRA Lemhannas RI ini juga meminta Kapoda Metro Jaya selaku pimpinan keamanan di ibu kota Jakarta untuk pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi. “Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap Kapolda dan juga evaluasi kepada ormas, sehingga tidak menimbulkan kesan tebang pilih terhadap pembubaran ormas yang lain,” katanya.
Idrus menambahkan, negara harus menjamin ketentraman dan kondusifitas masyarakat dengan selalu memberikan pembinaan terhadap perlu preman bejubah ormas anarkis, sehingga jaminan konstitusi sebagai negara rechttaat itu benar ada. (Ugy)
