JAKARTA, Media Karya – Kalangan DPRD DKI Jakarta menilai Pemprov DKI harus menggenjot pembangunan Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah mengungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk membangun Kepulauan Seribu sebagai KSPN.
Menurutnya, Jakarta yang tidak akan menyandang sebagai Ibu Kota Negara itu akan bertransformasi sebagai kota global sehingga Kepulauan Seribu pun harus bisa menjadi obyek wisata kelas dunia.
“Fraksi Demokrat meminta segera dilakukan program Pembangunan di Kepulauan Seribu, seperti penyediaan sarana transportasi antar pulau. Dengan tidak adanya konektivitas antar pulau, mengakibatkan warga harus menyewa kapal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan harga-harga di Kep. Seribu lebih mahal,” kata Neneng kepada wartawan kemarin.
Selain itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbanyak penyediaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berteknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) agar bisa memenuhi kebutuhan air bersih warga pulau.
“Tak kalah penting juga, Pemprov DKI Jakarta harus membangun Rumah Sakit minimal Tipe C di Kepulauan Seribu dan menyediakan bahan bakar solar secara memadai bagi nelayan karena saat ini Nelayan Kep. Seribu tidak bisa berlayar karena langkanya ketersediaan solar,” beber Neneng.
Hal senada diungkapkan anggota DPRD DKI Jakarta F-Gerindra Wahyu Dewanto. Anggota komisi B ini mengusulkan agar PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mengambil alih pengelolaan angkutan laut di wilayah Kepulauan Seribu.
Wahyu meminta ke depannya Dinas Perhubungan fokus menjalankan tugasnya sebagai regulator dan menyerahkan perawatan kapal kepada TransJakarta.
“Ini katiannya dengan operasional buat masyarakat Kepulauan Seribu. Bu asisten saya minta, setahu kami Dishub adalah regulator. Kenapa enggak angkutan masyarakat itu dikasih ke TransJakarta aja? biar lebih fleksibel. Kalau kayak begini kita mikirin docking dan lain-lain,” kata Wahyu dalam forum rapat pembahasan APBD 2024 di Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Selasa (24/10/2023).
Politikus Gerindra itu juga meyakini TransJakarta memiliki SDM yang profesional serta berpengalaman dalam mengelola angkutan umum. Menurutnya, usulan ini bertujuan memberikan layanan prima kepada masyarakat yang beraktivitas dengan angkutan laut.
“Sedangkan kalau TransJakarta dalam hal ini laut ya, dia sudah profesional betul untuk memberikan pelayanan, bahkan lebih fleksibel. Jangankan docking, beli baru saja bisa sehingga Dishub consent sebagai regulator, bukan operator. Kita (selama ini) terdiam dan nyaman seperti itu. kenapa enggak lebih berinovasi? berikan layanan serius ke masyarakat. kalau itu dikasih BUMD khusus operator lebih baik lagi layanannya,” jelasnya.
“Kami mengusulkan betul, mudah-mudahan bisa ini. Di zaman ibu dan zaman kami, berikan terobosan yang luar biasa, pelayanan untuk masyarakat Pulau Seribu Dishub tidak lagi sebagai operator, tapi kasih ke TransJakarta,” ungkapnya.
Sementara itu beberapa waktu sebelumnya Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad meminta pemerintah DKI memperhatikan isu ketimpangan sosial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026. Menurut dia, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Seribu tergolong tinggi dibandingkan kota administrasi Jakarta lainnya.
“Kami menilai isu ketimpangan di Jakarta masih sangat besar, khususnya di Kepulauan Seribu. Tingkat kemiskinannya masih tinggi,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (24/2/2022).
Rancangan RPD DKI 2023-2026 yang diterima Tempo mencatat tingkat kemiskinan di Kepulauan Seribu mencapai 14,87 persen pada 2020. Kemudian disusul Jakarta Utara (6,78 persen), Jakarta Pusat (4,51 persen), Jakarta Selatan (4,34 persen), Jakarta Barat (4,25 persen), dan Jakarta Timur (4,16 persen).
Angka ini, Idris melanjutkan, jauh tertinggal dari tingkat kemiskinan Provinsi sebesar 4,69 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kepulauan Seribu berada di angka 72,10.
Padahal, IPM Provinsi menyentuh 81,11 persen. IPM wilayah Ibu Kota lainnya juga di atas 80.
“Ini berarti kan ada yang salah selama ini,” ucap dia.
Anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI itu meminta pemerintah DKI menyusun strategi dan arah kebijakan yang tepat sasaran, kemudian dituangkan dalam RPD 2023-2026. Forum Konsultasi Publik RPD yang digelar lusa lalu berperan penting untuk merumuskan dasar pembangunan dan pengembangan Jakarta tiga tahun ke depan.
“Pastikan masukan diterjemahkan ke target-target dan anggaran yang konkret, jangan dianggap remeh,” ujar politikus PSI tu.(dri)
