Selain itu, pihaknya meminta pertanggungjawaban atas rusaknya jalan dari kaki jembatan Suramadu hingga dengan Kabupaten Sampang yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab Adi Rosadi selaku Satker.
“Kami mengingatkan kepada siapapun pejabat negara, ketika mempunyai tanggung jawab sebagai pemegang anggaran bahwa seluruh paket pekerjaan baik swakelola, padat karya, dan lain-lain, yang bersumber uang rakyat maka harus taat dan tunduk pada setiap regulasi maupun perundang-undangan. Termasuk harus masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (SIRUP) serta melengkapi seluruh dokumen administrasi tanpa terkecuali,” tandas Arief. (red)
