JAKARTA, Mediakarya – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam mempertahankan serta memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional, setelah adanya sorotan dari Pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
“QRIS dan GPN adalah tonggak penting dalam upaya membangun sistem pembayaran nasional yang inklusif, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ini bukan kebijakan diskriminatif, melainkan manifestasi kedaulatan digital kita sebagai bangsa,” tegas Hanif pada Selasa (22/4/2025).
Menurut Hanif, sistem pembayaran merupakan infrastruktur vital dalam ekonomi digital yang tidak boleh diserahkan kepada kepentingan asing. Kritik yang datang dari luar negeri, termasuk dari Amerika Serikat, harus disikapi dengan diplomasi yang bijaksana namun tetap tegas dan proporsional.
“Kami mendorong agar jalur negosiasi tetap dibuka, namun kedaulatan digital adalah bagian dari kedaulatan nasional yang tidak bisa dikompromikan. Sistem pembayaran adalah tulang punggung ekonomi digital kita,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB dan mantan Menteri Ketenagakerjaan RI (2014-2019) ini juga menambahkan bahwa keberadaan QRIS, yang kini telah digunakan oleh lebih dari 55 juta pengguna di Indonesia, bahkan telah terhubung dengan sistem pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN, membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun solusi yang setara dan berdaya saing secara global.
Hanif Dhakiri, yang juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia, menekankan pentingnya sistem pembayaran nasional yang berpihak pada UMKM, konsumen, serta stabilitas keuangan jangka panjang.
“Komisi XI DPR RI berdiri bersama Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga sistem ini. QRIS bukan sekadar alat bayar, tetapi simbol kemandirian digital Indonesia di tengah ketegangan geopolitik global,” pungkasnya. (hab)
