JAKARTA, Mediakarya – Aliansi Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memecat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang dinilai kerap melakukan pembohongan publik.
Ketua umum PMPRI Rohimat menuding, sebagai pejabat negara Dadan dinilai bukan hanya membohongi masyarakat namun juga kepada presiden, atas pernyataannya yang menyebutkan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memotong satu ekor sapi per hari.
“Padahal paktanya yang terjadi di lapangan, banyak dapur yang menyajikan menu di bawah standar makanan bergizi. Jika Dadan mengklaim setiap dapur memotong satu ekor sapi per hari, tolong tunjukkan kepada saya dapur mana dan siapa pemiliknya. Jangan asal mangap saja kalau bicara, apalagi sampai membohongi presiden,” ungkap pria yang akrab disapa Joker ini kepada Mediakarya, Rabu (18/3/2026).
Joker juga mengaku geram dengan pembantu presiden yang tidak cepat merespon permyataan Dadan yang kontroversi tersebut. “Seharunya orang dekat presiden segera merespon, apakah pernyataan Dadan itu benar atau tidak. Jika itu laporan palsu maka kepala BGN harus segera dicopot. Bukan malah sebaliknya dibiarkan kepala BGN memberikan pernyataan di ruang publik dengan sesuka hati,” tegas Joker.
Selain itu, pihaknya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tengah menghadapi permasalahan serius dalam tata kelola, keamanan pangan, hingga penyerapan anggaran.
“Meskipun berdampak positif pada gizi, kasus keracunan makanan dan distribusi yang panjang menuntut perbaikan operasional segera, dengan evaluasi anggaran ke Rp200 triliun (dari Rp335 triliun),” kata Joker.
Joker menilai bahwa penyerapan anggaran 2025 diperkirakan tidak optimal (proyeksi Rp200 triliun dari Rp335 triliun), dengan rantai pasok yang terlalu panjang memicu risiko makanan basi.
Untuk itu, bukan hanya mencopot kepala BGN, PMPRI meminta Presiden Prabowo juga harus mengevaluasi ulang prioritas program harus benar-benar menyentuh balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, bukan hanya anak sekolah.
“Sehingga program tersebut dapat dirasskan oleh masyarakat. Bukan malah sebaliknya hanya dimanfaatkan oleh para pemburu rente,” tutup Joker.
