Ketua DPRD Buka Suara Soal Status Donny Sirait dan Pencemaran Air Lindi di TPA Burangkeng

- Editor

Kamis, 24 April 2025 - 11:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KAB. BEKASI, Mediakarya- Status tersangka tak menggoyahkan kursi Syafri Donny Sirait. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi itu tetap aktif menjabat meski sejak 12 Maret 2025 telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran air sungai di TPA Burangkeng.

Air lindi alias leachate yang mengalir bebas ke kali alam Burangkeng menjadi salah satu akar masalahnya. Selama dua tahun kepemimpinannya, Donny tak membangun instalasi pengolahan air sampah maupun limbah (IPAS/IPAL) yang seharusnya mencegah pencemaran.

“Penanggungjawab OPD (organisasi perangkat daerah) adalah bupati. Saya sih berpendapat, Pak Bupatilah (Ade Kuswara Kunang) yang bisa memberikan keputusan terkait apapun masalah posisi Kadis LH tersebut,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron saat dimintai tanggapan Forum Jurnalis Penggiar Lingkungan (FJPL) Senin lalu (21/4/2025).

Baca Juga:  Ketua Komisi III DPR RI: KUHAP Baru Jawab Tuntutan Reformasi Polri

Ketika ditanya soal masalah IPAS/IPAL, Ade mengklaim DPRD sudah menganggarkan dana pembangunannya. Sedangkan untuk teknisnya, dinas terkait yang menjalankan dan mengeksekusi.

“Nanti coba akan kita komunikasikan dan akan kita panggil dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi 3, kenapa hal yang urgen (mendesak) ini belum dilaksanakan,” terang Ade.

Meski begitu, dirinya belum bisa berkomentar lebih jauh karena mungkin ada pertimbangan lain, misalnya belum ada detail engineering design (DED), atau hal lainnya.

Dia menambahkan, persoalan air lindi menjadi sumber pencemaran lingkungan yang mengkhawatirkan. “Kita tidak tahu namanya air, mengalir apalagi mengikuti aliran sungai nanti bisa kemana-mana. Itu menjadi problem (masalah) tersendiri, makanya air lindi ini menjadi salah satu perhatian yang harus segera dilakukan tindakannya,” pungkasnya. (Supri)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Praktisi Hukum Herdiyan Saksono Bedah Skandal Penyadapan Ilegal Pejabat Tinggi: Puncak Gunung Es Rusaknya Demokrasi
Atlit Nasional Peraih Emas PON Di KO Atlet Muaythai Kota Bekasi
BTS 4G di Wilayah 3T Mulai Beroperasi, Kontraktor Klaim Tagihan Ratusan Miliar Belum Dibayar
Dukung Penerimaan Negara Melalui Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perusahaan, PAM Jaya Raih Penghargaan di Tax Gathering 2026
Mahfud MD Tegaskan Pasal Makar Mengintai Mantan Kapolri, Bisa Hukuman Mati!
Tak Hanya Presiden: Listyo Sigit dan 2 Irjen Juga Sadap Tokoh Politik, Media, Ormas, Hingga Pengusaha
Penyadapan Prabowo Diduga Upaya Kudeta Antarkan Gibran Jadi RI-1 Demi Selamatkan Jokowi
Kota Bekasi Sabet Emas Pertama Cabor Muaythai Di Hari Pertama, Unjuk Gigi Pada Porprov XV Jabar

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 13:44 WIB

Praktisi Hukum Herdiyan Saksono Bedah Skandal Penyadapan Ilegal Pejabat Tinggi: Puncak Gunung Es Rusaknya Demokrasi

Kamis, 5 November 2026 - 09:00 WIB

Atlit Nasional Peraih Emas PON Di KO Atlet Muaythai Kota Bekasi

Rabu, 4 November 2026 - 17:34 WIB

BTS 4G di Wilayah 3T Mulai Beroperasi, Kontraktor Klaim Tagihan Ratusan Miliar Belum Dibayar

Rabu, 4 November 2026 - 13:31 WIB

Dukung Penerimaan Negara Melalui Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perusahaan, PAM Jaya Raih Penghargaan di Tax Gathering 2026

Rabu, 4 November 2026 - 08:58 WIB

Mahfud MD Tegaskan Pasal Makar Mengintai Mantan Kapolri, Bisa Hukuman Mati!

Berita Terbaru