JAKARTA, Mediakarya – Penolakan dari masyarakat terhadap program makan bergizi gratis (MBG) terus menguat. Hal tersebut menyusul dengan berbagai kasus keracunan siswa dan ditemukannya menu makanan yang dituding tidak sesuai dengan standar gizi.
Ketua Umum Pemuda Mandiri Pedli Rakyat Indonesia (PMPRI) Rohimat alias Joker menilai bahwa program MBG yang ada saat ini menghadapi masalah serius. Hal itu dipicu karena lemahnya pengawasan dan sistem tata kelola, sehingga menyebabkan kasus keracunan makanan di berbagai daerah.
Menurut dia, masalah utama dalam program tersebut di antaranya kurangnya pengalaman dapur (SPPG) dalam higienitas skala besar, kualitas bahan baku rendah, serta adanya indikasi mal-administrasi dan manipulasi anggaran.
“Berbagai kasus keracunan di beberapa daerah melaporkan siswa muntah-muntah dan sakit perut akibat makanan yang basi atau tidak layak konsumsi, seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta berbagai wilayah di Indonesia sudah ramai diperbincangkan di medsos. Namun anehnya pejabat Badan Gizi Nasional seolah acuh, bahkan mereka saling lempar tanggung jawab,” ungkap Joker kepada Mediakarya, Rabu (18/3/2026).
Joker menilai persoalan tersebut terus berulang lantaran lemahnya pengawasan dan tata kelola. BGN dinilai hanya mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Selain itu diperparah kurangnya keterlibatan ahli gizi untuk mengawasi dapur SPPG.
Potensi Maladministrasi
Bahkan, lanjut Joker, berdassrkan temuan Ombudsman RI, adanya penundaan berlarut, diskriminasi, kelemahan kompetensi, dan penyimpangan prosedur dalam program ini.
Ironisnya, meskipun terdapat berbagai masalah tersebut, pemerintah mengklaim tingkat keberhasilan program tetap tinggi, dengan persentase kejadian keracunan yang dianggap kecil dibandingkan total penerima manfaat.
Pihaknya pun mendukung wacana pembubaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul akibat kasus keracunan makanan dan desakan evaluasi tata kelola anggaran
“Mungkin bukan hanya PMPRI, beberapa pihak, termasuk akademisi, menyoroti kasus keracunan di berbagai daerah dan menyarankan penghentian untuk memperbaiki desain program serta tata kelola keuangan agar lebih efisien,” kata Joker.
Guna memperbaiki program tersebut, lanjut Joker, pihaknya meminta pemerintah memperketat standar operasional prosedur (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memaksimalkan makanan segar, dan membentuk tim investigasi untuk menangani insiden kesehatan.
“Jika tidak bisa, kami sarankan agar pemerintah menghentikan program tersebut secara permanen,” tutup Joker.
