JAKARTA, Mediakarya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyelidiki kasus dugaan korupsi pembangunan folder yang diduga melibatkan mantan Wali Kota Bekasi yang juga merupakan salah satu kontestan Pilkada Kota Bekasi.
Hal tersebut terungkap menyusul dengan ditolaknya Peninjauan Kembali (PK) mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen terkait dengan kasus tindak pidana jual beli jabatan dan pengadaan barang dan jasa.
Sekjen Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Abdul Rasyid menyebut, ditolaknya PK Rahmat Effendi oleh Mahkamah Agung (MA) dengan demikian maka KPK berpotensi akan membuka kembali kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut.
Selain itu, kata mantan aktivis 98 ini, bahwa dipastikan KPK akan memanggil seluruh pejabat yang pernah terlibat dalam kasus tersebut. Baik itu yang mash aktif maupun yang telah purna, hal itu guna menggali informasi terkait dengan aliran dana yang mengalir ke Pepen.
“Sebab, baik yang menyuap maupun yang disuap tentu akan memiliki konsekuensi hukum. Dan kami menilai kasus TPPU yang menjerat Pepen ini bakal banyak memakan korban,” ungkap Rasyid kepada Mediakarya di Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Terlebih lagi, saat ini Pepen telah menerima sanksi pidana 12 tahun dalam kasus sebelumnya. Dengan kasus TPPU yang bakal menjerat dirinya, dia meyakini Pepen bakal mengeluarkan jurus “nyanyian merdu”.
Pastinya, lanjut dia, Pepen tidak akan mau jadi lilin yang menerangi sekitar tapi dirinya hancur. Selain itu, TPPU ini diyakini bakal menjadi kasus korupsi jilid II Pepen yang bakal menyeret banyak pejabat di Kota Bekasi.
“Terutama pejabat eselon 2 dan 3 serta sejumlah ASN di Kota Bekasi. Jadi saya saranin bagi sejumlah ASN dan pejabat Kota Bekasi banyak-banyak berdoa dan komunikasi dengan puas bersama keluarga sebelum menyusul bersama Pepen di rumah tahanan,” kata Rasyid.
Sebenarnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebutkan, pihaknya membuka peluang menjerat Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
Menurutnya, tim KPK hingga kini masih terus mendalami dugaan adanya harta-harta yang tidak sewajarnya didapatkan oleh pria yang kenal dengan nama Pepen tersebut.
Sementara, berdasarkan informasi dari sumber Mediakarya, bahwa KPK juga akan membongkar sejumlah kasus dugaan tindak pidana lainya yang diduga menyeret sejumlah politisi di Kota Bekasi.
Selain mengusut adanya dugaan TPPU terhadap Pepen, lanjut sumber, KPK juga terus mendalami adanya kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat Kota Bekasi.
“Di antaranya kasus dugaan korupsi folder, dana hibah KONI Kota Bekasi, dan kasus dugaan korupsi PD Migas. Ini terus berlanjut. KPK tidak pernah tebang pilih dalam menangani kasus,” ungkap Rasyid kepada Mediakarya di Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Terlebih lagi, saat ini Pepen telah menerima sanksi pidana 12 tahun dalam kasus sebelumnya. Dengan kasus TPPU yang bakal menjerat dirinya, Uchok meyakini Pepen bakal mengeluarkan jurus “nyanyian merdu”.
Pastinya, lanjut dia, Pepen tidak akan mau jadi lilin yang menerangi sekitar tapi dirinya hancur. Selain itu, TPPU ini bakal menjadi kasus korupsi jilid dua Pepen yang bakal menyeret banyak pejabat di Kota Bekasi.
“Terutama pejabat eselon 2 dan 3 serta sejumlah ASN di Kota Bekasi. Jadi saya saranin bagi sejumlah ASN dan pejabat Kota Bekasi banyak-banyak berdoa dan komunikasi dengan puas bersama keluarga sebelum menyusul bersama Pepen di rumah tahanan,” kata Rasyid.
KPK Buka Peluang Jerat Pepen dengan UU TPPU
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebutkan, pihaknya membuka peluang menjerat mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
Menurutnya, tim KPK hingga kini masih terus mendalami dugaan adanya harta-harta yang tidak sewajarnya didapatkan oleh pria yang kenal dengan nama Pepen tersebut.
Sementara, berdasarkan informasi dari sumber Mediakarya, bahwa KPK juga akan membongkar sejumlah kasus dugaan tindak pidana lainya yang diduga menyeret sejumlah politisi di Kota Bekasi.
Selain mengusut adanya dugaan TPPU terhadap Pepen, lanjut sumber, KPK juga terus mendalami adanya kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat Kota Bekasi.
“Di antaranya kasus dugaan korupsi folder, dana hibah KONI Kota Bekasi, dan kasus dugaan korupsi PD Migas. Ini terus berlanjut. KPK tidak pernah tebang pilih dalam menangani kasus,” katanya.
