JAKARTA, Mediakarya – Menteri Kabinet Merah Putih (KMP)di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran kembali membikin ulah setelah sebelumnya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menjadi sorotan usai beredar surat undangan dengan menggunakan kop dan stempel resmi kementerian untuk acara peringatan haul kedua ibunya.
Kejadian serupa kembali terjadi, di mana publik kembali diramaikan dengan polemik kunjungan istri dari politisi Golkar Maman Abdurrahman yang diduga jakan-jalan ke luar negeri menggunakan fasilitas negera.
Maman Abdurrahman yang saat ini menjabat sebagai Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tengah menjadi sorotan lantaran surat dengan kop Kementerian UMKM perihal kunjungan istri Menteri UMKM viral di media sosial.
Surat itu ditujukan ke sejumlah kantor Kedutaan Besar Indonesia di Eropa, seperti Paris, Den Haag, Brussel, Roma, hingga Sofia. Melalui isi dari surat tersebut, sang istri Menteri UMKM, Agustina Hastarini akan mengikuti kegiatan misi budaya di beberapa kota.
“Dalam rangka mengikuti kegiatan Misi Budaya, Istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI, Ibu Agustina Hastarini akan melakukan kunjungan ke Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan pada tanggal 30 Juni s.d. 14 Juli (14 hari),” tulis isi surat tersebut yang beredar di media sosial X, dikutip dari akun @Murta*******, Jumat (4/7/2025).
Surat itu juga meminta agar istri sang menteri dan rombongan diberikan pendampingan selama kegiatan berlangsung. Hal inilah yang membuat heboh publik.
“Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia, Brussel, Paris Bern, Roma dan Den Haag serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul selama pelaksanaan agenda dimaksud berupa pendampingan Istri Menteri beserta rombongan selama kegiatan ini berlangsung,” jelas surat tersebut.
Setelah surat tersebut bocor dan menjadi viral di media sosial, buru-buru Maman Abdurahman mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Maman berdalih bahwa kedatangan dirinya ke KPK dalam rangka klarifikasi dan pejelasan sebagai bentuk pertanggung jawabannya sebagai pejabat, mengenai surat “Viral” terkait permohonan dukungan dari KBRI untuk kunjungan Isterinya Agustina Hastarini, ke sejumlah negara di Eropa yaitu Istanbul Turki, Pomorie Bulgaria, Sofia Bulgaria, Brussels Belgia, Paris Prancis, Lucerne Swiss dan Milan Italia.
“Kehadiran saya ke KPK, saya ingin sampaikan atas inisiatif saya pribadi. Kapasitas saya sebagai Menteri UMKM, dan ini adalah bentuk pertanggung jawaban saya kepada bangsa dan negara,” kata Maman saat ditemui di gedung KPK, Jumat (4/7/2025).
Dia pun mengaku telah menyiapkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan isu yang berkembang beberapa hari terakhir, terutama mengenai keberangkatan istrinya ke luar negeri yang menjadi sorotan publik.
Kendati demikian, dia tidak menjelaskan terkait dokumen tersebut, namun berjanji akan memberikan penjelasan usai menyerahkannya ke KPK.
Menanggapi polemik menteri yang menggunakan fasilitas negara demi kepentingan keluarga, pengamat politik Ray Rangkuti menilai persoalan ini bukan kali pertama di ere pemerintahan Prabowo Subianto.
“Kita masih ingat dahulu di awal pembentukan angota kabinet di Prabowo, salah satunya Menteri Desa juga menggunakan kop surat kementerian untuk mengundang para kepala desa di provinsi Banten untuk acara yang bersifat kekeluargaan. Saat itu argumen yang dikemukakan Menteri Yandri Susanto sama seperti argumen yang dikemukakan Maman Abdurahman,” ujar Ray seperti dikutip dari akun tiktok rayrangkuti259, pada Sabtu (5/7/2025).
Ray juga mempertanyakan jika surat tersebut keluar tanpa dasar perintah dari menteri yang terkait. “Lantas dasarnya apa staf-staf menteri itu dapat mengeluarkan surat tersebut tanpa diketahui oleh atasannya dalam hal ini menteri,” katanya.
Kemudian, Ray juga mempertanyakan para setaf menteri yang mengetahui jadwal istri Menteri UMKM Maman Abdurahman yang akan pergi ke luar negeri.
Mengingat peristiwa tersebut sudah terjadi dua kali, Ray juga mempertanyakan soal sejauh mana pengawasan para menteri di era Kabinet Pemerintahan Prabowo.
“Ko kasus yang pertama dulu sebegitu viralnya, bahkan MK menjadikan masalah itu menjadi slaah satu pertimbangan untuk memerintahkan dilakukannya PSU di Serang Banten, ko kejadian serupa kembali terjadi,” ungkap Ray.
Untuk itu, Ray meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperingatkan para pembantunya agar selalu menjaga amanah dan kekuasaan yang ada pada dirinya.
“Jangan sampai ada yang menggunakannya demi kepentingan pribadi,” jelasnya.
