Kesenjangan Ekonomi di Era Jokowi Kian Menganga

- Editor

Selasa, 7 September 2021 - 07:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA, Mediakarya – Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, menilai sistem perekonomian nasional yang dibangun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini tidak pro rakyat miskin.

Sebagai indikatornya terlihat dari kesenjangan ekonomi kaya-miskin yang kian lebar dan angka kemiskinan yang kian melejit selama pandemi Covid-19. Di mana angka kemiskinan saat ini telah mencapai 27,54 juta jiwa.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengungkapkan hingga Maret 2021, angka kemiskinan bertambah lagi 1,12 juta orang, sehingga rakyat miskin di Indonesia saat ini berjumlah total 27,54 juta orang. Semua ini dipicu oleh penurunan pendapatan dan berhenti bekerjanya para tulang punggung keluarga.

“Ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian yang sedang berjalan saat ini tidak pro rakyat miskin, karena terbukti golongan mampu malah bertambah jumlahnya. Sedangkan rakyat miskin juga bertambah bukannya berkurang,” ungkap Hafisz dalam keterangan persnya, Senin (6/9/2021)

Legislator dapil Sumatera Selatan I ini  juga menilai, counter cyclical yang dilakukan dalam APBN 2020 ternyata tidak seindah seperti yang disampaikan pemerintah. Idealnya, model pembangunan yang dibuat harus mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Semua fakta ini terkonfirmasi dari data yang dirilis BPS dan Bappenas.

Baca Juga:  Komisi D Berharap Ada Standarisasi Pelayanan Pengolahan Sampah di Jakarta

Dampak pandemi Covid-19, memang dirasakan semua lapisan masyarakat. Kondisi sangat berat terutama dirasakan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Bahkan, Kementerian PPN/Bappenas menyebut, akibat pandemi Covid-19 ada 26 persen tulang punggung keluarga yang berhenti kerja dan 50 persen mengalami penurunan pendapatan.

“Ini artinya ada 10-14 persen orang miskin di Indonesia. Terjadi pertambahan ketimpangan antara si kaya dan si miskin (rasio gini) bulan Maret 2021 sebesar 0,384 (naik dibanding Maret 2020 yaitu 0,381),” ungkapnya.

Di sisi lain, justru ada peningkatan pendapatan untuk golongan menengah atas (golongan mampu). “Harusnya, model pembangunan yang dibuat mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya,” tutupnya. (dji)

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Etos Indonesia Ingatkan KPK Agar Tak Terjebak Penggiringan Opini dan Politisasi Hukum
Bawa Nama Presiden Prabowo dalam Perkara Pidana, Hotman Paris Diminta Jaga Etika Profesi
JUP Lakukan Perbaikan IPA Hutan Kota, PAM JAYA Berikan Bantuan Air melalui Emergency Mobil Tangki Selama Periode Gangguan
Benyamin Davnie Raih Pemred Award 2026, FPRMI Apresiasi Komitmen Komunikasi Publik Tangsel
Bank Jakarta Resmikan New Look Branch KCP Kebayoran Park, Hadirkan Wajah Baru yang Lebih Modern
Sekjen FPRMI: Literasi Jurnalistik Harus Diperkuat agar Masyarakat Tak Mudah Percaya Hoaks
67 Tokoh Nasional Raih Pimred Award dan Pena Emas 2026 dari FPRMI, Simak Daftar Lengkapnya
Penyerahan Aset Perumda Tirta Bhagasasi Kepada Perumda Tirta Patriot Rampung

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 13:42 WIB

Etos Indonesia Ingatkan KPK Agar Tak Terjebak Penggiringan Opini dan Politisasi Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 - 06:59 WIB

Bawa Nama Presiden Prabowo dalam Perkara Pidana, Hotman Paris Diminta Jaga Etika Profesi

Senin, 20 Juli 2026 - 22:05 WIB

JUP Lakukan Perbaikan IPA Hutan Kota, PAM JAYA Berikan Bantuan Air melalui Emergency Mobil Tangki Selama Periode Gangguan

Senin, 20 Juli 2026 - 17:39 WIB

Benyamin Davnie Raih Pemred Award 2026, FPRMI Apresiasi Komitmen Komunikasi Publik Tangsel

Senin, 20 Juli 2026 - 15:46 WIB

Bank Jakarta Resmikan New Look Branch KCP Kebayoran Park, Hadirkan Wajah Baru yang Lebih Modern

Berita Terbaru

Ilustrasi

Daerah

Begal Bawa Kabur Motor Pelajar Di Bekasi

Rabu, 22 Jul 2026 - 09:58 WIB

Naniek Sudaryati Deyang (Foto: Ist)

Nasional

Naniek Sudaryati Deyang Mudur dari Kepala BGN

Rabu, 22 Jul 2026 - 08:11 WIB