JAKARTA, Mediakarya – Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Raden Andreas Nandiwardhana ikut mengomentari keterlibatan dua menteri Kabinet Joko Widodo (Jokowi) atas dugaan bisnis tes pendeteksi Covid-19 atau PCR.
Andre mengaku tidak masuk kepada persoalan opini yang telah terbangun di ruang publik. Sebagai pejabat negara dirinya yakin dua nama yang kerap disebut yaitu Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir sudah menjelaskan melalui jubir masing-masing terkait bisnis PCR.
“Kita tentu harus hargai argumen yang disampaikan oleh dua jubir tersebut,” kata Andreas dalam keterangannya, Selasa (9/11/2021).
Namun demikian, terkait dengan adanya dugaan korupsi atau penyimpangan dalam bisnis tersebut, kata Andre, kasus ini pun telah dilaporkan kepada lembaga penegak hukum.
Oleh karenanya, Andre berharap agar masyarakat menghormati upaya penegak hukum dalam menangani kasus tersebut.
“Jangan terus beropini terkait dengan bisnis PCR, terlebih lagi menuding sesuatu hal yang belum jelas duduk permasalahannya. Karena kasus ini sudah seperti bola liar sehingga menjadi gaduh. Biar kita serahkan kepada penegak hukum terkait kasus ini,” ujar Andreas.
Andreas juga menyayangkan sejumlah elemen masyarakat yang menghakimi dua menteri tersebut. Padahal, kata dia, di negara hukum ini seyogyanya harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Saya sih berharap agar Pak Luhut dan Pak Erick dapat menjelaskan secara pribadi dengan gamblang. Sehingga opini yang berkembang tidak terus liar,” katanya.
Sebab kata Andreas, kedua menteri ini tengah dihadapkan dengan persoalan besar. Seperti tugas LBP dalam penanggulangan Covid. Kemudian Erick Thohir tengah berupaya menyelamatkan BUMN garuda yang tengah dirundung masalah hutang.
“Coba lah kita jadi masyarakat yang bijak. Berusaha kita menghargai proses hukum,” pungkasnya. (Chan)
