Ketua Komisi 1 DPR RI : Menhan Harus Berhati Hati Bicara Konflik Geopolitik Ukraina Rusia

- Editor

Senin, 5 Juni 2023 - 10:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid.

Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid.

 

Jakarta,Mediakarya – Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid, meminta kepada Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, untuk berhati-hati dalam menyampaikan opini khususnya terkait konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia.

“Posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, apalagi dalam Sidang Umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina,” sebut Meutya.

Ketua DPP Partai Golkar ini pun menyebut Resolusi PBB telah dikeluarkan dan Indonesia menyetujui resolusi yang meminta Rusia mengakhiri permusuhan dengan Ukraina dan menarik mundur pasukannya dari Ukraina.

“Indonesia mendukung Resolusi yang menjunjung tinggi penegakan Rule of Law khususnya Piagam PBB, Hukum Internasional dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia” kata Meutya.

“Sebagai negara yang menganut Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Indonesia terus mendorong dialog dan diplomasi antara Ukraina dan Rusia melalui berbagai forum multilateral, serta meminta negara-negara di dunia menyerukan penghentian perang di Ukraina agar tidak berakhir pada konflik yang berbahaya seperti perang nuklir yang bisa mengancam keberlangsungan hidup umat manusia,” ujar Meutya mengakhiri.

Baca Juga:  Hasto: Nomor Urut 3 Ganjar-Mahfud Bermakna Trisula Weda

Sebelumnya pada forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6), Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, menyampaikan Resolusi Perdamaian yang disusulkan Prabowo untuk akhiri Perang Ukraina-Rusia yang diantaranya meminta kedua belah pihak segera menarik mundur pasukan dari posisi masing-masing sejauh 15 kilometer dari garis depan ke zona demiliterisasi yang baru dan meminta PBB mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah yang menjadi sengketa. Menanggapi usulan Resolusi tersebut, Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, menyebut usulan tersebut sebagai usulan yang berasal dari Rusia bukan dari Indonesia. Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, menolak usulan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Kejar Target Penghematan 100 Triliun Prabowo Tutup 700 BUMN
Kemenhan Dapat Tambahan Anggaran APBN 2027 Jadi 189 Triliun
Prabowo Setujui Tunjangan Khusus Dokter Spesialis 30 Juta Tiap Bulan
Penutupan Muktamar Prabowo Sah Jadi Warga NU Seumur Hidup
Menhub Hadir Bersama Mitra Gojek, Lepas 70 Driver Legend Menuju Baitullah
Aktivis Tolak Wacana Rusun di Atas Sungai, Sebut Gagasan Menteri PKP Konyol
Hampir Satu Dekade Tak Kunjung Diterapkan, Kebijakan Cukai MBDK Resmi Digugat ke PTUN
Nama Ranny Fahd Muncul Jelang Musda Golkar Kota Bekasi

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 02:38 WIB

Kejar Target Penghematan 100 Triliun Prabowo Tutup 700 BUMN

Selasa, 1 September 2026 - 02:26 WIB

Kemenhan Dapat Tambahan Anggaran APBN 2027 Jadi 189 Triliun

Selasa, 1 September 2026 - 02:15 WIB

Prabowo Setujui Tunjangan Khusus Dokter Spesialis 30 Juta Tiap Bulan

Senin, 31 Agustus 2026 - 22:12 WIB

Penutupan Muktamar Prabowo Sah Jadi Warga NU Seumur Hidup

Senin, 31 Agustus 2026 - 14:37 WIB

Menhub Hadir Bersama Mitra Gojek, Lepas 70 Driver Legend Menuju Baitullah

Berita Terbaru

Mabes Polri (Ist)

Ekonomi & Bisnis

Dittipidter Bareskrim Polri Garda Terdepan Melawan Mafia Sumber Daya Alam

Selasa, 1 Sep 2026 - 05:49 WIB

Presiden Prabowo Subianto

Nasional

Kejar Target Penghematan 100 Triliun Prabowo Tutup 700 BUMN

Selasa, 1 Sep 2026 - 02:38 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin

Nasional

Kemenhan Dapat Tambahan Anggaran APBN 2027 Jadi 189 Triliun

Selasa, 1 Sep 2026 - 02:26 WIB