KOTA BEKASI, Mediakarya – Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) meminta masyarakat Kota Bekasi agar memilih calon kepala daerah (cakada) yang memiliki rekam jejak bersih dari persoalan hukum serta tidak pernah melanggar etika dan moral.
Pernyataan itu dikemukakan Ketua Umum PMPRI, Rohimat menanggapi adanya hasil temuan BPK terhadap laporan keuangan sejumlah dinas di Pemkot Bekasi periode 2022-2023 yang diduga berpotensi ada ada kerugian negara.
Aktivis antikorupsi ini juga menyebut bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi terkait dengan adanya dugaan penyimpangan anggaran di dinas pemuda dan olah raga (Diaspora) Kota Bekasi yang diduga mengalir pada salah satu cakada tertentu.
Bukan hanya itu, pria yang akrab disapa Kang Joker ini juga mengaku mendapat temuan adanya dugaan maladministrasi di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi di periode 2022-2023, terkait sukses fee dari kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek pembangunan bersumber dari APBD.
“Kami telah mendapatkan sejumlah temuan terkait dengan penyimpangan anggaran yang juga diduga mengalir pada salah satu cakada dan anggota keluarganya. Dalam waktu dekat kami akan menyampaikan secara detail dinas mana saja yang diduga terlibat dalam kasus ini,” kata Kang Joker kepada Mediakarya di Jakarta, pada Kamis (31/10/2024).
Joker menyebut bahwa dirinya telah mendapatkan laporan dari sejumlah kontraktor yang telah menyetorkan uang kepada beberapa pejabat melalui orang kepercayaannya, yang dijanjikan akan mendapatkan proyek namun realisasinya tak sesuai harapan.
“Sebab setor uang di muka guna mendapatkan sebuah proyek pekerjaan di dinas di Kota Bekasi itu sudah menjadi rahasia umum. Dan di kalangan kontraktor kerap diistilahkan proyek ijon,” ungkapnya.
Menurut dia, berdasarkan informasi yang diterimanya, bahwa ada dugaan dana tersebut mengalir kepada salah satu cakada.
“Kami juga dalam waktu dekat akan mengungkapnya. Dan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan itu siap buka-bukaan,” tegas Joker.
Celakanya lagi, kata Joker, ada juga mantan pejabat dan keluarganya masih cawe-cawe kepada dinas tertentu. Di antaranya, meminta sejumlah uang “proyek ijon” kepada kontraktor, kemudian dijanjikan akan mendapatkan titik pekerjaan.
“Jadi sangat wajar jika ada yang mengatakan kalau mau jadi kontraktor besar di Kota Bekasi maka harus setengah mafia. Karena memang untuk mendapatkan proyek di dinas Kota Bekasi upetinya gila-gilaan,” beber Kang Joker.
Lebuh lanjut, permasalahan itu terjadi karena kepala daerah di Kota Bekasi sebelumnya dinilai “rakus”, sehingga tekanan terhadap OPD-nya cukup kuat, kemudian dinas pun menekan kepada kontraktor.
“Akibatnya kualitas pekerjaan tak sesuai dengan spesifikasinya. Karena para kontraktor merasa sudah banyak keluar uang di muka,” ungkapnya.
Untuk itu, ia berharap kepala daerah hasil pilkada Kota Bekasi yang akan berlangsung pada 27 November mendatang agar melahirkan pemimpin yang amanah dan tidak haus harta dan kekuasaan.
“Untuk memilih calon pemimpin yang dipandang bakal amanah atau tidak kita bisa lihat rekam jejaknya. Kemudian, tak kalah penting apakah pernah tersandera hukum atau pelanggaran etika maupun moral lainnya. Jika itu clear maka sosok tersebut bisa menjadi referensi untuk memimpin Kota Bekasi dalam lima tahun ke depan,” tutupnya. (Aep)
