KPJ Imbau KPK Ikut Plototin Politik Uang di Pilkada Serentak

- Editor

Selasa, 26 November 2024 - 08:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutauruk.

Ketua umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutauruk.

JAKARTA, Mediakarya – Ketua umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutauruk, mengimbau Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih versi Komisi III, Komjen Setyo Budianto menggelar konferensi Pers di H-1 Pilkada serentak seluruh Indonesia khususnya Jakarta yang rawan akan politik uang atau money politics jelang hari pencoblosan, Rabu (27/11/2024) besok.

Amos berharap ketua KPK mengingatkan kepada seluruh perangkat pemerintahan dari atas sampai RT RW, agar tidak cawe-cawe (ikut campur) melakukan hal-hal yang sangat dilarang saat ini.

“Ketua KPK juga harus memberikan jaminan keselamatan kepada seluruh warga negara Indonesia yang mau bekerja aktif membantu pengawasan politik uang yang akan terjadi,” ujar Amos saat berbincang dengan wartawan, Selasa (26/11).

Menurut Amos berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Tentang Pilkada bahwa pelaku dari kegiatan politik uang bisa dijerat pidana.

Baca Juga:  Catat, Tema Debat Kedua Pilkada Jakarta Bahas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Adapun pidana penjaranya maksimal 6 tahun dengan denda paling banyak Rp1 Miliar.

“Sanksinya yaitu, hukuman penjara dan denda. Berdasarkan Pasal 73 ayat (4) juncto Pasal 187A UU 10/2016 dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar,” bebernya.

Atas hal itu, Amos mengharapkan Bawaslu getol melakukan pengetatan patroli terhadap praktik politik uang selama masa tenang berjalan.

“Di masa tenang kali ini, Bawaslu harus getol melakukan patroli pengawasan politik uang setiap hari,”pungkasnya. (dri)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Koimisi III DPR RI Percayakan kepada Polri Ungkap Kasus Penyadapan yang diduga Dilakukan oleh Listyo Sigit Cs
Komisi III Pastikan RUU Perampasan Aset Tidak Dijadikan Alat Hukum Aparat
IPPS Desak Polri Segera Umumkan Dugaan Keterlibatan Ketum Parpol Yang Terseret Kasus Penyadapan Presiden
Praktisi Hukum Herdiyan Saksono Bedah Skandal Penyadapan Ilegal Pejabat Tinggi: Puncak Gunung Es Rusaknya Demokrasi
BTS 4G di Wilayah 3T Mulai Beroperasi, Kontraktor Klaim Tagihan Ratusan Miliar Belum Dibayar
Dukung Penerimaan Negara Melalui Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perusahaan, PAM Jaya Raih Penghargaan di Tax Gathering 2026
Sekjen PDIP Apresiasi Kapolri Jenderal Suyudi, Penyadapan Presiden Prabowo Itu Pelanggaran HAM Berat dan Makar
Mahfud MD Tegaskan Pasal Makar Mengintai Mantan Kapolri, Bisa Hukuman Mati!

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 06:09 WIB

Koimisi III DPR RI Percayakan kepada Polri Ungkap Kasus Penyadapan yang diduga Dilakukan oleh Listyo Sigit Cs

Jumat, 6 November 2026 - 05:55 WIB

Komisi III Pastikan RUU Perampasan Aset Tidak Dijadikan Alat Hukum Aparat

Kamis, 5 November 2026 - 18:29 WIB

IPPS Desak Polri Segera Umumkan Dugaan Keterlibatan Ketum Parpol Yang Terseret Kasus Penyadapan Presiden

Kamis, 5 November 2026 - 13:44 WIB

Praktisi Hukum Herdiyan Saksono Bedah Skandal Penyadapan Ilegal Pejabat Tinggi: Puncak Gunung Es Rusaknya Demokrasi

Rabu, 4 November 2026 - 17:34 WIB

BTS 4G di Wilayah 3T Mulai Beroperasi, Kontraktor Klaim Tagihan Ratusan Miliar Belum Dibayar

Berita Terbaru