LAMI Desak KPK Ungkap Gurita Korupsi di Pemkab Bogor

- Editor

Sabtu, 30 April 2022 - 08:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Logo Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI)

Logo Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI)

JAKARTA, Mediakarya – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mendukung penuh upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang menyeret Bupati Bogor Ade Yasin beserta sejumlah ASN dan oknum anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua Umum LAMI Jonly Nahampun mendesak KPK untuk mengungkap beberapa dugaan kasus korupsi lainnya yang telah menggurita di pemerintahan Kabupaten Bogor.

“Sebagai daerah yang memiliki wilayah yang cukup luas sumber pendapatan daerah yang tergolong tinggi, namun ironisnya banyak ketimpangan pembangunan. Hal itu terjadi karena adanya dugaan ketidakberesan tatakelola pemerintahan,” ujar Jonly kepada wartawan, Jumat (29/4/2022).

Jonly juga mengaku miris dengan kasus yang menimpa Ade Yasin. Menurut dia, politisi PPP itu tidak berkaca dari kasus sebelumnya. Di mana sang kakak yakni Rahmat Yasin di akhir jabatannya terseret kasus korupsi dan menghantarkanya di sel tahanan Sukamiskin.

Jonly mengatakan, bila kasus dugaan suap yang dituduhkan kepada Ade Yasin terkait dengan ambisinya berburu WTP dari BPK, hal itu kata dia sangat tidak masuk akal.

Baca Juga:  LAMI: Kota Bekasi Kembali Berduka

“Kalau saja laporan keuangan yang disajikan Pemda Bogor itu bagus dan tidak ada unsur rekayasa dan manipulasi, tentunya untuk mendapatkan predikat WTP dari BPK sangat mudah,” jelasnya.

Faktanya, kata Jonly, terjadinya suap terhadap BPK karena adanya dugaan penyajian laporan keuangan yang tidak beres. Boleh jadi karena adanya unsur korupsi di dalamnya.

“Sementara, bagi oknum anggota yang tau celahnya, hal itu dimanfaatkan untuk memeras pemerintah daerah. Dan praktik suap ini tentunya sangat menciderai masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi,” ucap Jonly.

Untuk itu, Jonly juga mendesak KPK agar tidak tebang pilih dalam pengungkapan kasus suap WTP dari BPK.

“Kasus suap ini bisa saja terjadi di daerah lain. Sebab tingkat kepercayaan publik pada BPK juga mulai menurun. Terlebih anggota BPK saat ini banyak diisi oleh orang parpol. Hal itu sangat rentan dengan kepentingan politik,” kata Jonly. (Dir)

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

GNK Apresiasi Kapolri Suyudi Kedepankan Integritas, Ingatkan Bahaya Oknum Jual Nama Kapolri Berjubah Agama
Terdampak Asap Pembakaran Sampah, Warga Babelan dan Prabu PL Gelar Diskusi “Stop Bakar Sampah”
Pendapat Para Pakar Jelang Putusan MK Tentang Syarat Pendidikan Calon Pemimpin Neggara
Hukum Tak Boleh Bermuka Dua: Pakar Soroti Komitmen Keadilan Suyudi Ario Seto
Kerugian Negara KSO Migas Bekasi Tembus Rp2 Triliun, NCW Desak Kejagung Periksa Tri Adhianto
NCW Endus Dugaan Kongkalikong Lelang Jalan Lingkar Waduk Penjalin, Desak KPK Masuk Brebes
LPKAN Desak Usut Dugaan Pengaturan Lelang Jalan Lingkar Waduk Penjalin Brebes
Pergantian Kapolri Dinilai Jadi Momentum Perbaikan Budaya Kerja Polri

Berita Terkait

Minggu, 4 Oktober 2026 - 13:50 WIB

GNK Apresiasi Kapolri Suyudi Kedepankan Integritas, Ingatkan Bahaya Oknum Jual Nama Kapolri Berjubah Agama

Minggu, 4 Oktober 2026 - 09:17 WIB

Terdampak Asap Pembakaran Sampah, Warga Babelan dan Prabu PL Gelar Diskusi “Stop Bakar Sampah”

Minggu, 4 Oktober 2026 - 08:21 WIB

Pendapat Para Pakar Jelang Putusan MK Tentang Syarat Pendidikan Calon Pemimpin Neggara

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 18:03 WIB

Kerugian Negara KSO Migas Bekasi Tembus Rp2 Triliun, NCW Desak Kejagung Periksa Tri Adhianto

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:56 WIB

NCW Endus Dugaan Kongkalikong Lelang Jalan Lingkar Waduk Penjalin, Desak KPK Masuk Brebes

Berita Terbaru