LAMI Desak KPK Ungkap Gurita Korupsi di Pemkab Bogor

- Editor

Sabtu, 30 April 2022 - 08:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Logo Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI)

Logo Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI)

JAKARTA, Mediakarya – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mendukung penuh upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang menyeret Bupati Bogor Ade Yasin beserta sejumlah ASN dan oknum anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua Umum LAMI Jonly Nahampun mendesak KPK untuk mengungkap beberapa dugaan kasus korupsi lainnya yang telah menggurita di pemerintahan Kabupaten Bogor.

“Sebagai daerah yang memiliki wilayah yang cukup luas sumber pendapatan daerah yang tergolong tinggi, namun ironisnya banyak ketimpangan pembangunan. Hal itu terjadi karena adanya dugaan ketidakberesan tatakelola pemerintahan,” ujar Jonly kepada wartawan, Jumat (29/4/2022).

Jonly juga mengaku miris dengan kasus yang menimpa Ade Yasin. Menurut dia, politisi PPP itu tidak berkaca dari kasus sebelumnya. Di mana sang kakak yakni Rahmat Yasin di akhir jabatannya terseret kasus korupsi dan menghantarkanya di sel tahanan Sukamiskin.

Jonly mengatakan, bila kasus dugaan suap yang dituduhkan kepada Ade Yasin terkait dengan ambisinya berburu WTP dari BPK, hal itu kata dia sangat tidak masuk akal.

Baca Juga:  Awal 2025 Tarik Retribusi Sampah Rumah Tangga, Komisi D Ingatkan Dinas LH Tingkatkan Pelayanan

“Kalau saja laporan keuangan yang disajikan Pemda Bogor itu bagus dan tidak ada unsur rekayasa dan manipulasi, tentunya untuk mendapatkan predikat WTP dari BPK sangat mudah,” jelasnya.

Faktanya, kata Jonly, terjadinya suap terhadap BPK karena adanya dugaan penyajian laporan keuangan yang tidak beres. Boleh jadi karena adanya unsur korupsi di dalamnya.

“Sementara, bagi oknum anggota yang tau celahnya, hal itu dimanfaatkan untuk memeras pemerintah daerah. Dan praktik suap ini tentunya sangat menciderai masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi,” ucap Jonly.

Untuk itu, Jonly juga mendesak KPK agar tidak tebang pilih dalam pengungkapan kasus suap WTP dari BPK.

“Kasus suap ini bisa saja terjadi di daerah lain. Sebab tingkat kepercayaan publik pada BPK juga mulai menurun. Terlebih anggota BPK saat ini banyak diisi oleh orang parpol. Hal itu sangat rentan dengan kepentingan politik,” kata Jonly. (Dir)

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Bank Jakarta Dorong Lima Agenda Percepatan Obligasi Daerah
Sebut Sejumlah Penyidik Diduga Terima Duit dari Arief, Fahd A Rafiq Minta Dewas KPK Segera Bertindak
Diduga Disadap dari Belakang oleh Rekan Sendiri, Febrie Adriansyah: Itu Berat Sekali bagi Penegak Hukum
Yusril Sebut Penyadapan Terhadap Presiden Bukan Sekadar Intersepsi, Terkait Makar dan Harus Diungkap Tuntas
Ketum PMPRI Rohimat Ungkap Dugaan Pungli dan Kebocoran Retribusi di Pasar EPJ Cibitung
Wali Kota Bekasi Resmikan Empat Rumah Hasil Program Rutilahu di Mustikajaya
Wali Kota Bekasi dan KDM Resmikan WAKABE, Kalimalang Disulap Jadi Destinasi Wisata Air
Haidar Alwi: Menggoreng Lagi Isu Judi Online ke Dasco Adalah Daur Ulang Narasi, Bukan Fakta Baru

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 20:11 WIB

Bank Jakarta Dorong Lima Agenda Percepatan Obligasi Daerah

Kamis, 19 November 2026 - 12:19 WIB

Sebut Sejumlah Penyidik Diduga Terima Duit dari Arief, Fahd A Rafiq Minta Dewas KPK Segera Bertindak

Kamis, 19 November 2026 - 10:27 WIB

Diduga Disadap dari Belakang oleh Rekan Sendiri, Febrie Adriansyah: Itu Berat Sekali bagi Penegak Hukum

Kamis, 19 November 2026 - 10:06 WIB

Yusril Sebut Penyadapan Terhadap Presiden Bukan Sekadar Intersepsi, Terkait Makar dan Harus Diungkap Tuntas

Kamis, 19 November 2026 - 07:40 WIB

Ketum PMPRI Rohimat Ungkap Dugaan Pungli dan Kebocoran Retribusi di Pasar EPJ Cibitung

Berita Terbaru

Bank Jakarta mendorong lima agenda percepatan obligasi daerah untuk memperkuat pembiayaan pembangunan. Sindikasi BPD juga ditawarkan untuk mendanai proyek infrastruktur.

Headline

Bank Jakarta Dorong Lima Agenda Percepatan Obligasi Daerah

Kamis, 19 Nov 2026 - 20:11 WIB