Ia menjelaskan, program pengganti berupa padat karya bernilai Rp140 juta per kelurahan bersifat seragam dan diarahkan dari atas, tanpa melibatkan partisipasi warga.
“Tidak ada lagi obrolan hangat antarwarga soal ide pembangunan, tidak ada lagi rasa bangga karena usulan mereka diterima. Yang tersisa hanyalah daftar kegiatan dari atas, tanpa ruang suara rakyat,” jelasnya.
Inggu menilai, persoalan ini bukan sekadar hilangnya sebuah program, tetapi hilangnya jembatan antara rakyat dan pemerintah.
“Ketika rakyat tak lagi diajak bicara, yang dibangun bukan rumah, melainkan tembok yang memisahkan rakyat dari pemerintah. Jika suara rakyat tidak terdengar, itu artinya kita sedang mematikan denyut kehidupan kota,” tegasnya. (eka)
