SUKABUMI, Mediakarya — Belasan perwakilan ketua Rukun Warga (RW) se-Kota Sukabumi mendatangi gedung DPRD Kota Sukabumi untuk menyampaikan surat permohonan audiensi dengan Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Mereka memprotes rencana Pemerintah Kota Sukabumi yang akan menghapus Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) dan menggantinya dengan program Padat Karya.
Salah satu perwakilan, Levi Mauly Fahlevi dari Kelurahan Cikole, menyatakan bahwa penghapusan P2RW merupakan kemunduran dalam praktik demokrasi di tingkat lokal.
“Kami datang untuk meminta hak sebagai warga Sukabumi dalam menyampaikan aspirasi. P2RW adalah program yang bermanfaat dan langsung dirasakan masyarakat, dari RT, RW hingga kelurahan,” ujar Levi.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak program baru seperti padat karya, tetapi program yang sudah berjalan baik seharusnya tetap dipertahankan.
“Kalau program yang sudah baik malah dihilangkan, itu justru mundur ke belakang. Kami berharap Wali Kota terbuka hatinya untuk mempertahankan P2RW,” tambahnya.
Levi mengklaim bahwa seluruh 356 RW se-Kota Sukabumi sepakat memperjuangkan agar P2RW tidak dihapus.
Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni dari Fraksi PKS, menyatakan keprihatinannya atas kebijakan penghapusan P2RW. Menurutnya, program tersebut selama ini menjadi wadah aspirasi warga.
“P2RW dulu adalah denyut nadi aspirasi. Warga bisa bermimpi, menyusun proposal, lalu tersenyum ketika usulan mereka diterima. Sekarang, denyut itu seakan berhenti,” ungkap Inggu.
Ia menjelaskan, program pengganti berupa padat karya bernilai Rp140 juta per kelurahan bersifat seragam dan diarahkan dari atas, tanpa melibatkan partisipasi warga.
“Tidak ada lagi obrolan hangat antarwarga soal ide pembangunan, tidak ada lagi rasa bangga karena usulan mereka diterima. Yang tersisa hanyalah daftar kegiatan dari atas, tanpa ruang suara rakyat,” jelasnya.
Inggu menilai, persoalan ini bukan sekadar hilangnya sebuah program, tetapi hilangnya jembatan antara rakyat dan pemerintah.
“Ketika rakyat tak lagi diajak bicara, yang dibangun bukan rumah, melainkan tembok yang memisahkan rakyat dari pemerintah. Jika suara rakyat tidak terdengar, itu artinya kita sedang mematikan denyut kehidupan kota,” tegasnya. (eka)
