Pegiat Antikorupsi: Satu dari Tiga Cakada Kota Bekasi Berpotensi Terjerat Hukum

- Editor

Kamis, 24 Oktober 2024 - 07:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ilustrasi

Foto: Ilustrasi

KOTA BEKASI, Mediakarya – Regenerasi koruptor di Indonesia semakin masif, menandakan pentingnya peran generasi muda dalam memerangi korupsi.

Oleh karena itu, ajang kontestasi pemilihan kepala daerah harus menjadi momentum generasi muda untuk memilih pemimpin yang bersih dan tidak memiliki rekam jejak dalam persoalan hukum.

Hal tersebut diungkapkan aktivis Jaringan Mahasiswa Kota Bekasi Anti Korupsi, Amelia Rizqi menanggapi adanya salah satu calon kepala daerah Kota Bekasi yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.

Perempuan pegiat antikorupsi ini juga mengimbau masyarakat khususnya generasi muda di Kota Bekasi agar lebih cerdas dalam menentukan pilihannya pada Pilkada mendatang.

“Anak muda jangan lagi abai terhadap dinamika yang berkembang khususnya terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di daerahnya. Sebab berdasarkan hasil penelitian kami, hanya 30 persen anak muda yang peduli terhadap kasus korupsi,” ujar Rizqi kepada Mediakarya di di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Rabu (23/10).

Sebagai warga Bekasi, Rizqi juga mengaku prihatin terhadap kondisi masyarakat daerah penyangga daerah khusus Jakarta itu yang mengalami krisis kepemimpinan.

Kota Bekasi pernah dipimpin oleh dua kepala daerah yang korup. Dia pun mengimbau agar masyarakat Kota Bekasi jangan lagi memilih calon pemimpin yang berpotensi bakal berakhir dengan masalah hukum.

Sebab dari tiga pasangan calon kepala daerah di Kota Bekasi, berdasarkan diskusi dirinya di KPK, satu di antaranya memiliki celah hukum dan berpotensi bakal menyusul kepala daerah sebelumnya.

Untuk itu, Rizqi mengajak generasi muda untuk memilih calon kepala daerah di Kota Bekasi yang bersih dan terbebas dari resistensi hukum.

Baca Juga:  Pegawai KPK yang Dipecat tak Perlu Tangisi Sikap Diam Jokowi

“Karena dari tiga pasangan cakada Kota Bekasi, satu di antaranya laporannya telah masuk di KPK,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana, menyebut bahwa banyak usia koruptor yang pernah ditangani oleh lembaga antikorupsi itu memiliki usia muda.

“Faktanya, saat ini banyak usia koruptor yang masih muda. Artinya, regenerasi koruptor sangat cepat bertumbuh di Indonesia. Untuk memerangi 1 koruptor itu, kita butuh 1.000 anti koruptor, termasuk teman-teman dari UNPAD yang hadir ke KPK hari ini,” ungkap Wawandi dalam audiensi bersama dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Rabu (23/10).

Di hadapan 75 mahasiswa yang hadir, dia menegaskan, meski KPK terus melakukan penindakan, regenerasi pelaku korupsi terus terjadi, sehingga diperlukan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi yang harus diimplementasikan oleh generasi muda melalui nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.

“Kesempatan anak-anak muda untuk mengisi jabatan strategis pemerintah di masa depan sangat terbuka. Saya berharap apa yang disampaikan di acara ini bisa menjadi trigger dan bekal persiapan teman-teman untuk menghindari perilaku korupsi nantinya,” harap Wawan.

Seperti diketahui Pilkada Kota Bekasi bakal diikuti oleh tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Paslon nomor urut 1 Heri Koswara-Solihin, paslon nomor urut 2 Uu Saeful Miqdar-Nurul Sumarheni dan paslon nomor urut 3 Tri Adhianto-Harris Bobihoe. (Dri)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Timnas Garuda Keok, Erick Thohir Didesak Mundur
Filosofi Sepak Bola Pelatih Persija STY Sejalan dengan Transformasi Bank Jakarta
Bank Jakarta Jadi Energi Persija Buru Gelar Juara Liga Indonesia
Di Balik Layar Fashion Show: Satu Dunia, Beda Bidang
Perkuat Literasi di Kepulauan Seribu, Tim Dosen UNJ Gandeng Karang Taruna Menjadi Agen Literasi
IPW Desak Kadiv Propam Polri Segera Periksa Dittipideksus Bareskrim Polri
Politisi PDIP Ini Sebut Tidak Seluruh Proses Perampasan Aset Menunggu Putusan Pemidanaan
Polri Diminta Transparan Ungkap Temuan Ratusan Pucuk Senjata di Sekolah Swasta

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 19:08 WIB

Timnas Garuda Keok, Erick Thohir Didesak Mundur

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:25 WIB

Filosofi Sepak Bola Pelatih Persija STY Sejalan dengan Transformasi Bank Jakarta

Minggu, 9 Agustus 2026 - 10:38 WIB

Di Balik Layar Fashion Show: Satu Dunia, Beda Bidang

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 15:19 WIB

Perkuat Literasi di Kepulauan Seribu, Tim Dosen UNJ Gandeng Karang Taruna Menjadi Agen Literasi

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 14:32 WIB

IPW Desak Kadiv Propam Polri Segera Periksa Dittipideksus Bareskrim Polri

Berita Terbaru

PAM JAYA memperkuat budaya K3 bersama mitra kerja untuk memastikan keselamatan pekerja, masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan jaringan perpipaan Jakarta.

Ekonomi & Bisnis

PAM JAYA Perkuat Komitmen K3 Bersama Mitra Kerja

Minggu, 9 Agu 2026 - 19:26 WIB

Amos Hutauruk menilai Erick Thohir harus bertanggung jawab dan mendesak Ketua Umum PSSI mundur.

Headline

Timnas Garuda Keok, Erick Thohir Didesak Mundur

Minggu, 9 Agu 2026 - 19:08 WIB