Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Ketiga Menteri Ini

- Penulis

Sabtu, 23 Juli 2022 - 14:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Barisan Penegak Indonesia Raya (BAPINDRA) Ahmad Tanjung

Ketua Umum Barisan Penegak Indonesia Raya (BAPINDRA) Ahmad Tanjung

JAKARTA, Mediakarya –  Ketua Umum Barisan Penegak Indonesia Raya (BAPINDRA) Ahmad Tanjung meminta kepada menteri di kabinet Joko Widodo-Maruf Amin, yang berasal dari ketua partai agar fokus dalam pekerja sebagai pembantu presiden.

Hal tersebut dikatakan Tanjung, menyusul dengan manuver tiga menteri yang berasal dari ketua umum partai politik, yakni Airlangga Hartarto Ketum Partai Golkar, Zulkifli Hasan (Zulhas) Ketum PAN, dan Suharso Monoarfa Ketum PPP.

“Kami menilai bahwa pasca terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tiga menteri itu kurang fokus dalam bekerja. Bahkan kami menilainya lebih cenderung mensosialisasikan partai dan koalisinya. Padahal, saat ini mereka masih digaji oleh uang rakyat. dan perlu diingat jabatan menteri yang diemban oleh ketiganya itu melekat,” ujar Tanjung dalam keterangannya, Sabtu (23/7/2022).

Untuk itu, Tanjung mendesak pada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja ketiga menteri tersebut. Sebab jabatan menteri yang dipegang oleh Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan Suharso Monoarfa sangat strategis.

“Jangan sampai kebijakan yang diambil oleh ketiga menteri itu hanya mensosialisasikan program kerja KIB demi mendapat simpati publik,” ungkap Tanjung.

Tanjung juga mencontohkan sikap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mempertontonkan tindakan yang tak etis, di mana mengkampanyekan anaknya saat membagikan minyak goreng. Tindakan politisi PAN itu dinilai tidak sensitif sebagai pejabat publik.

Baca Juga:  Hasil Survei Versi Etos Institut, Pasangan Herkos-Solihin Tempati Posisi Puncak

“Kami menilai Zulkifli Hasan tidak peka dan tidak sensitif pada penderitaan rakyat di tengah gejolak harga migor malah mengkampanyekan anaknya,” tuturnya.

Menurut dia, Zulhas memanfaatkan jabatan yang diemban dirinya guna menuruti syahwat politik. Seharusnya, kata dia, Mendag bisa memisahkan antara kepentingan privat dan kekuasaan publik.

Lebih lanjut, Zulhas dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat kecil. Karena di tengah tekanan ekonomi akibat inflasi dan peningkatan harga-harga bahan pokok yang diderita rakyat, Zulkifli Hasan justru mengurusi agenda kepentingan pemenangan anaknya, dengan memanfaatkan kondisi rakyat yang sedang tertekan.

“Seharusnya, Mendag fokus memerangi mafia minyak yang banyak memainkan harga dan stok minyak di pasaran dalam negeri. Bukan justru sibuk mengurusi kepentingan politik anaknya sendiri,” tutur dia.

Tanjung juga meminta jika Zulhas lebih baik mundur saja dari posisi Mendag. Sehingga lebih fokus untuk memenangkan anaknya dan membesarkan PAN serta koalisinya.

“Bila tiga menteri itu lebih mengutamakan kepentingan partai, kami sarankan agar lebih baik mundur saja. Bila perlu Pak Jokowi mereshuffle ketiga menteri itu. Toh masih banyak putra terbaik bangsa yang memiliki semangat dalam rangka menjalankan program kerja presiden,” pungkasnya. ***

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Ditpolairud Polda Metro Jaya Ungkap Ribuan Obat Keras Di Muara Baru
Diduga Korupsi Pengurusan Izin Tinggal WNA, Tindakan Silmy Karim Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Pernyataan Pigai Sebut Jabatan Kapolri Diisi Sipil Sarat Muatan Politik
PMPRI Soroti Dugaan Maladministrasi Lelang BRI Bandung
Pengungkapan Kasus Korupsi di BGN Jadi Momentum Reformasi Prorgam MBG
KPK Ditantang Ungkap Pemain Besar Dalam Kasus Suap PT Blueray Cargo
Bank Jakarta Siapkan Empat Strategi Wujudkan Jakarta yang Inklusif dan Terkoneksi
Kisah Djaka Budi Utama, Dirjen Bea Cukai Lulusan Terbaik Kopassus Berani Bongkar Gurita Korupsi
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 09:33 WIB

Ditpolairud Polda Metro Jaya Ungkap Ribuan Obat Keras Di Muara Baru

Senin, 8 Juni 2026 - 08:03 WIB

Diduga Korupsi Pengurusan Izin Tinggal WNA, Tindakan Silmy Karim Dinilai Ancam Kedaulatan Negara

Minggu, 7 Juni 2026 - 20:59 WIB

Pernyataan Pigai Sebut Jabatan Kapolri Diisi Sipil Sarat Muatan Politik

Sabtu, 6 Juni 2026 - 21:14 WIB

Pengungkapan Kasus Korupsi di BGN Jadi Momentum Reformasi Prorgam MBG

Sabtu, 6 Juni 2026 - 18:01 WIB

KPK Ditantang Ungkap Pemain Besar Dalam Kasus Suap PT Blueray Cargo

Berita Terbaru