Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, menegaskan pembangunan kawasan perumahan harus terhubung langsung dengan jaringan air bersih, sanitasi aman, dan transportasi massal. Pemerintah daerah juga diminta aktif memastikan keterpaduan layanan ini. “Dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dibutuhkan untuk mewujudkan akses sanitasi aman untuk semua,” ujarnya.
Pendekatan Kawasan untuk Penanganan Kumuh
Jehansyah Siregar, dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB, menyoroti bahwa permukiman kumuh muncul akibat kegagalan sistemik, bukan kemalasan warga. Faktor penyebab termasuk ketimpangan akses lahan, harga rumah formal yang tinggi, transportasi publik minim, dan kurangnya intervensi negara.
“Permukiman kumuh sering berdiri di bantaran sungai, rel kereta, kolong jembatan, atau kawasan rawan bencana. Penanganannya tidak bisa lagi dengan logika penggusuran. Yang dibutuhkan adalah penataan berbasis kawasan, konsolidasi lahan, pembangunan vertikal manusiawi, serta skema relokasi yang adil dan partisipatif,” pungkasnya. (hab)
