Oleh: Adi Suparto
Pernyataan Prof. Dr. Denny Indrayana yang menyoroti tiga pemicu utama jatuhnya rezim, krisis ekonomi, skandal publik, dan skandal pribadi, bukan sekadar peringatan politik, melainkan konfirmasi atas hukum besi sejarah pemerintahan. Fenomena ini ternyata sejalan dengan temuan para pakar politik dunia, yang menjelaskan bagaimana kepercayaan publik sebagai modal terbesar kekuasaan dapat terkikis hingga hilang sama sekali.
Berikut uraian lengkap ketiga faktor tersebut, dikaitkan dengan pandangan ahli internasional terkemuka:
1. Krisis Ekonomi: Hilangnya Legitimasi Kinerja
Bagi masyarakat, ukuran paling nyata keberhasilan pemerintahan adalah kesejahteraan. Ketika ekonomi terpuruk, harga melambung, lapangan kerja hilang, daya beli anjlok, dukungan politik cepat memudar.
Sosiolog terkemuka Jürgen Habermas, dalam karya klasiknya Legitimation Crisis (1973), menegaskan bahwa stabilitas sistem politik sangat bergantung pada kemampuan negara menjamin kesejahteraan warga. Kegagalan mengelola ekonomi memicu krisis keyakinan bahwa pemerintah tidak lagi sanggup mengemban amanah utama.
Sementara ilmuwan politik Francis Fukuyama dalam Political Order and Political Decay (2014) menekankan: legitimasi ekonomi adalah fondasi utama. Jika lembaga negara gagal beradaptasi dan menghadirkan solusi atas kesulitan hidup rakyat, sistem itu perlahan mengalami pembusukan politik hingga runtuh.
2. Skandal Publik: Korupsi & Penyalahgunaan Wewenang
Skandal yang melibatkan uang negara, suap, atau penyalahgunaan kekuasaan merusak rasa keadilan dan menghancurkan kepercayaan bahwa kekuasaan dijalankan untuk kepentingan umum.
Ahli politik Robert A. Dahl dalam Democracy and Its Critics (1989), mengingatkan bahwa salah satu pilar demokrasi adalah kepercayaan pada netralitas aturan & lembaga; jika publik melihat hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas akibat korupsi, legitimasi runtuh karena rakyat merasa ditipu oleh sistemnya sendiri.
Senada dengan itu, Lipset dalam Political Man: The Social Bases of Politics (1960), menegaskan: kepercayaan pada integritas pemimpin adalah modal dasar pemerintahan. Ketika skandal korupsi menjadi sorotan utama, persepsi publik berubah: penguasa tak lagi melayani rakyat, melainkan mengeruk keuntungan sendiri, dukungan pun sirna.
3. Skandal Pribadi: Hilangnya Wibawa Moral
Pemimpin tidak hanya dinilai dari kebijakan, tapi juga dari keteladanan. Skandal etika, perilaku amoral, atau gaya hidup yang bertolak belakang dengan nilai yang dianut masyarakat menghancurkan kewibawaan pribadi, yang selama ini menjadi perekat loyalitas pendukung.
Filosof politik Antonio Gramsci (1975) menyebut ini sebagai krisis hegemoni: kekuasaan tidak lagi didukung oleh persetujuan intelektual & moral masyarakat. Begitu figur pemimpin kehilangan rasa hormat, perintah dan kebijakannya pun tak lagi dipatuhi dengan sukarela.
Ilmuwan politik Joseph Nye melalui bukunya Soft Power: The Means to Success in World Politics (2004), juga menekankan pentingnya soft power & otoritas moral. Kekuasaan yang kehilangan unsur kepercayaan dan keteladanan akan rapuh, mudah goyah, dan sulit bertahan meski didukung kekuatan material atau aparat sekalipun.
Tiga Pintu, Satu Muara
Seperti disimpulkan Prof. Denny Indrayana: ketiga faktor ini bisa datang lewat pintu yang berbeda, namun bermuara pada akibat yang sama: hilangnya legitimasi.
Sejarah dan teori politik sepakat: kekuasaan tanpa kepercayaan rakyat hanyalah bayang-bayang rapuh yang siap runtuh kapan pun. Bagi pemimpin yang ingin bertahan dan memberi manfaat jangka panjang, menjaga stabilitas ekonomi, kebersihan jabatan, dan keteladanan moral adalah syarat mutlak, bukan sekadar kewajiban etis, melainkan strategi kelangsungan kekuasaan itu sendiri.
Penulis: Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik
