JAKARTA, Mediakarya – Sejumlah pegiat pemilu mengkritik kurangnya keterbukaan tim seleksi (timsel) calon anggota KPU dan Bawaslu. Menurut peneliti Indonesia Parlementary Center (IPC), Arif Adiputro, timsel saat ini hanya mengumumkan informasi umum seperti nama, profesi, dan kota tempat tinggal, sehingga masih terbatasnya profil mengenai calon.
“Apalagi memang yang dibutuhkan masyarakat sipil untuk memberikan masukan terkait rekam jejak tidak terlepas dengan yang namanya profesi sebelumnya, latar belakang pendidikannya, atau organisasi sebelumnya,” ujar Arif dalam diskusi publik secara daring, Jumat (26/11).
Tak banyak informasi awal terkait calon anggota KPU dan Bawaslu. Padahal, semua calon tidak mudah dikenali dari sekadar nama dan profesinya saat ini. Sementara, informasi seperti alamat lengkap dan nomor telepon memang sudah diatur sebagai data pribadi yang tidak bisa begitu saja diungkapkan. Sedangkan, ada beberapa data calon penyelenggara pemilu seperti pendidikan terakhir dan riwayat pekerjaan terakhir yang bisa diumumkan seharusnya dibuka untuk menelusuri rekam jejaknya.
Dilansir dari republika, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Nurul Amalia Salabi, mengatakan, riwayat hidup calon anggota KPU dan Bawaslu penting dibuka sebagai informasi publik. Masyarakat sipil memerlukannya untuk bisa berpartisipasi dalam menelaah rekam jejak kandidat penyelenggara pemilu.
“Teman-teman koalisi sudah berupaya untuk melakukan profiling tetapi memang itu sangat sulit dilakukan, mengapa? Karena masih banyak nama-nama yang susah ditemukan profilnya melalui pencarian nama di internet,” kata Nurul.
