KOTA BEKASI, Mediakarya – Sebuah video yang menampilkan warga menebus daging kurban dengan sistem kupon seharga Rp15 ribu per kantong viral di media sosial. Kejadian yang terjadi saat momen Idul Adha ini menuai sorotan dan kecaman karena dinilai menyalahgunakan esensi pembagian daging kurban yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dalam video tersebut, terlihat seorang warga sedang menunjukkan kantong plastik berisi daging kurban sambil menjelaskan mekanisme penebusannya.
“Nebus satu kantongnya Rp15 ribu,” kata seorang warga sambil menunjukkan satu kantong plastik berisi daging kurban, Jum’at (6/6/2025).
Berdasarkan penelusuran redaksi mediakarya.id terhadap video viral tersebut, peristiwa ini terjadi di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Praktik penjualan daging kurban dengan sistem kupon ini diduga dilakukan oleh oknum pengurus organisasi masyarakat (ormas).
Seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pelaku penjualan daging kurban adalah oknum salah satu pengurus ormas berinisial T. Warga tersebut juga menjelaskan bahwa mayoritas pembeli kupon daging kurban adalah para pemulung.
“Iya, dia salah satu satu pengurus ormas di Kelurahan Cikiwul dan warga yang menebus itu mayoritas pemulung,” ungkap warga tersebut.
Menanggapi kejadian tersebut, H. Anton, Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, menyatakan kecamannya terhadap praktik yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab tersebut. Menurutnya, tindakan menjual kupon daging kurban untuk kepentingan pribadi sangat tidak dapat dibenarkan.
“Ini ormas yang mengatasnamakan pemulung. Saya mengutuk keras kejadian ini dan tidak dibenarkan,” tegas H. Anton kepada mediakarya.id.
Dia menekankan bahwa daging kurban seharusnya dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang berhak menerimanya, terutama kepada para pemulung di wilayah Bantargebang. Praktik penjualan dengan sistem kupon dinilai bertentangan dengan filosofi dan tujuan penyembelihan hewan kurban dalam Islam.
“Seyogyanya daging kurban ini untuk dibagikan untuk orang orang yang berhak menerimanya. Apalagi itu untuk orang orang pemulung yang ada di Bantargebang. Harusnya dibagikan secara merata dan tidak diperjualbelikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, H. Anton juga menyampaikan pesan kepada para pengusaha dan pejabat yang hendak memberikan bantuan atau santunan kepada masyarakat. Dia meminta agar para donatur lebih teliti dalam menyalurkan bantuan untuk mencegah penyalahgunaan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
“Saya tidak ingin ada oknum-oknum yang membuat suatu kegaduhan atau keributan, apalagi ini ormas yang melakukan keributan,” tutup H. Anton. (Pri)
