SURABAYA, Mediakarya – Musyawarah Nasional (Munas) III Badan Pimpinan Nasional (BPN) Perkumpulan Rekanan Jasa Konstruksi Indonesia (PERJASI) dan Asosiasi Tenaga Ahli dan Trampil Konstruksi Indonesia (APTAKSINDO) siap digelar pada 12–13 Agustus 2026.
Munas mengusung tema “Bersatu, Berkarya, Membangun Negeri” itu menurut rencana akan dilangsingkan di Leedon Hotel & Suites Surabaya. Adapun persiapan penyelenggaraan Munas tersebut telah memasuki tahap akhir.
Ketua Pelaksana Munas III, Mohammad Syarifudin Abdillah mengungkapkan, bahwa panitia telah menerima konfirmasi kehadiran dari 15 Badan Pimpinan Provinsi (BPP) PERJASI dan APTAKSINDO dari berbagai daerah di Indonesia.
Menurutnya, tingginya partisipasi tersebut menjadi indikator kuat bahwa Munas III mendapat dukungan luas dari seluruh pengurus daerah.
“Munas adalah forum tertinggi organisasi. Fungsinya tidak hanya evaluasi, tetapi juga menyusun arah kebijakan organisasi, melakukan regenerasi kepemimpinan, serta menyempurnakan AD/ART agar selaras dengan dinamika hukum dan kebutuhan pembangunan nasional,” ujar Syarifudin, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, tema “Bersatu, Berkarya, Membangun Negeri” bukan sekadar slogan, melainkan cerminan komitmen kedua organisasi untuk memperkuat soliditas internal, meningkatkan profesionalisme anggota, dan memperbesar kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur nasional.
Salah satu agenda utama Munas III adalah penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Langkah tersebut dinilai penting sebagai respons terhadap berbagai perkembangan regulasi di sektor jasa konstruksi.
“Termasuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Jasa Konstruksi, kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, digitalisasi layanan, hingga penguatan tata kelola organisasi modern,” katanya.
Dalam pandangan organisasi, AD/ART merupakan konstitusi internal yang menjadi dasar seluruh aktivitas kelembagaan. Karena itu, revisi harus dilakukan melalui mekanisme yang demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good governance.
“Revisi ini penting agar PERJASI dan APTAKSINDO tetap memiliki legitimasi, kredibilitas, dan daya saing. Kita juga harus memastikan organisasi berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta regulasi sektoral bidang konstruksi,” jelasnya.
Selain pembahasan AD/ART, Munas III juga akan menjadi ajang regenerasi kepengurusan di tingkat BPN. Proses tersebut dipandang sebagai bagian dari kaderisasi berkelanjutan untuk melahirkan pemimpin organisasi yang memiliki integritas, kompetensi, serta visi menghadapi tantangan pembangunan nasional.
Syarifudin menegaskan, kepemimpinan baru nantinya diharapkan mampu memperkuat posisi PERJASI dan APTAKSINDO sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia konstruksi, mendorong inovasi, serta meningkatkan daya saing jasa konstruksi Indonesia di tingkat nasional maupun global.
“Kepemimpinan baru di BPN harus mampu menjawab tantangan pembangunan nasional. PERJASI dan APTAKSINDO harus terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam peningkatan SDM konstruksi, inovasi, dan daya saing sektor jasa konstruksi, baik nasional maupun global,” katanya.
Tidak hanya itu, agenda pembenahan organisasi juga mencakup penguatan sistem pemilihan yang demokratis, penyelesaian sengketa internal secara profesional, pengembangan kaderisasi, hingga penerapan pengelolaan organisasi berbasis teknologi informasi.
Dengan fondasi hukum yang semakin kuat, dukungan 15 BPP dari berbagai provinsi, serta semangat persatuan yang diusung dalam tema Munas, panitia optimistis forum nasional ini akan menghasilkan berbagai keputusan strategis bagi masa depan organisasi.
“Munas di Surabaya ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru BPN. Lebih dari itu, harus melahirkan arah organisasi yang berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Syarifudin.
