KOTA BEKASI, Mediakarya – Isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo, mendapat respon dari kalangan akademisi hingga warga.
Hamludim, dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Kalimalang Bekasi, mengatakan pada dasarnya resuhffle kabinet merupakan hak Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Namun, reshuffle ini dipandang perlu jika kedepannya mampu membawa perubahan nyata di Indonesia.
“Reshuffle itu kan haknya prerogatif Presiden, tapi yang perlu diperhatikan reshuffle ini harus membawa perubahan bagi Indonesia dan rakyat bisa merasakan perubahannya ke arah yang lebih baik,” terang Hamludin, Kamis (30/9/2021).
Saat disinggung posisi menteri apakah berasal dari kalangan partai politik atau profesional, ia pun menjelaskan, sebaiknya Presiden bisa mengangkat menteri yang berasal dari kalangan profesional.
“Kalau dilihat, alangkah baiknya dari kalangan profesional bukan parpol apa kebagian apa dan kembali lagi, reshuffle itu kan hak prerogatif Presiden, kalau memang perlu dilakukan, ya lakukan,” katanya menegaskan.
Sementara itu, Suhardi, salah seorang warga berpendapat agar rencana reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden, benar-benar mementingkan kepentingan rakyat, bekerja untuk rakyat bukan golongan.
“Silakan lakukan reshuffle, yang pasti kerja mereka harus membawa dampak bagi rakyat dan jangan mementingkan golongan,” tukasnya. (apl)
