Wali Kota: APBD Surabaya Wujudkan Penghasilan Warga Setara UMK

- Penulis

Sabtu, 11 September 2021 - 13:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA, Mediakarya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bisa mewujudkan penghasilan warga di Kota Pahlawan minimal setara upah minimum kota (UMK) atau sekitar Rp4 juta.

“APBD ini harus bisa mewujudkan kesejahteraan keluarga. Ada warga yang tidak bekerja atau warga yang pendapatannya kurang dari Rp4 juta, ini yang harus diatasi,” kata Wali Kota Eri Cahyadi di Surabaya, Sabtu.

Sebenarnya, lanjut dia, Pemkot Surabaya telah menyiapkan intervensi bagi warga kota yang berpenghasilan di bawah upah layak, di antaranya pelatihan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Menurut dia, para pelaku UMKM akan dibantu untuk mempromosikan hingga menjualkan produk usaha. Bagi petani atau nelayan, pemkot juga menyiapkan lahan untuk budidaya tambak hingga jenis lainnya.

Untuk itu, Wali Kota Eri memilih program studi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) saat kuliah S3 di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Ia berharap dengan fokus di SDM bisa memperjuangkan generasi penerus bangsa.

“Memang kami punya pilihan yang sulit. Tapi, kalau kami melihat begini, kami harus memilih. Kami mengutamakan warga, kesejahteraan, masa depan anak-anak, masa depan pemilik kota ini di masa depan. Itu lebih penting,” katanya, dilansir dari antara.

Selain itu, program doktoral yang fokus pada pengembangan SDM ini ternyata sejalan dengan visi-misinya dalam memimpin Kota Surabaya. Bahkan, Eri juga sempat memastikan bahwa APBD Surabaya 2022 akan fokus pada pengembangan SDM.

Baca Juga:  Tidak Ada Artinya Hanya Naik 1,09 Persen, Buruh Tolak UMK

“Insya Allah, anggaran (APBD) 2022 akan kami fokuskan untuk pembangunan sumber daya manusia,” kata Wali Kota Eri.

Ia juga sudah menyusun berbagai strategi pembangunan SDM itu. Pertama, menyiapkan sarana pendidikan bagi anak-anak Surabaya yang lebih memadai, termasuk bagi para yatim piatu di Surabaya.

Rencananya, Pemkot Surabaya akan membuat asrama yang akan memberikan fasilitas pendidikan bagi yatim piatu yang seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah kota.

“Pemerintah kota akan membangun sekolah, semacam asrama. Ini nanti akan ditempati anak-anak Surabaya yang yatim, piatu, atau yatim piatu,” katanya.

Diketahui perkuliahan S3 di Unair program studi SDM selain Wali Kota Eri juga diikuti pula oleh beberapa tokoh, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pastor, dokter, polisi dan berbagai tokoh lainnya. (qq)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

IAW Bongkar Kebohongan Jokowi dalam Kasus Rempang-Galang
LPKAN Sampaikan 7 Tuntutan Terkait Wacana Kebijakan Industri Hasil Tembakau
Funday Morning Meriahkan Semangat Warga Sambut Porprov Jabar 2026 di Kota Bekasi
Pers Indonesia Hadapi Tantangan Era Algoritma, FPRMI Dorong Independensi Jurnalistik
Bendung Katulampa Kering, Debit Air Kali Bekasi Ikut Menyusut
Kapolres Bekasi Kota Kunjungi Putra Sayuti Melik
Biaya Politik Tinggi jadi Pemicu Maraknya Kepala Daerah Terjaring OTT KPK
KAMAKSI Apresiasi Komitmen Bank Jakarta Hormati Proses Hukum
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 19 Juli 2026 - 16:06 WIB

IAW Bongkar Kebohongan Jokowi dalam Kasus Rempang-Galang

Minggu, 19 Juli 2026 - 09:44 WIB

LPKAN Sampaikan 7 Tuntutan Terkait Wacana Kebijakan Industri Hasil Tembakau

Sabtu, 18 Juli 2026 - 20:57 WIB

Funday Morning Meriahkan Semangat Warga Sambut Porprov Jabar 2026 di Kota Bekasi

Sabtu, 18 Juli 2026 - 18:36 WIB

Pers Indonesia Hadapi Tantangan Era Algoritma, FPRMI Dorong Independensi Jurnalistik

Jumat, 17 Juli 2026 - 20:52 WIB

Bendung Katulampa Kering, Debit Air Kali Bekasi Ikut Menyusut

Berita Terbaru

Pulau Rempang (Ist)

Ekonomi & Bisnis

IAW Bongkar Kebohongan Jokowi dalam Kasus Rempang-Galang

Minggu, 19 Jul 2026 - 16:06 WIB

Tembakau hasil panen petani saat dilakukan proses pengeringan (Ist)

Ekonomi & Bisnis

LPKAN Sampaikan 7 Tuntutan Terkait Wacana Kebijakan Industri Hasil Tembakau

Minggu, 19 Jul 2026 - 09:44 WIB