KALIMANTAN TIMUR, Mediakarya – Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Prof. Mufti Mubarok, mengaku kagum atas kemajuan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, yang telah menunjukkan kesiapan sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Prof. Mufti saat dirinya belum lama ini menyambangi kantor Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam rangka melihat secara langsung perkembangan pembangunan kawasan ibu kota baru Indonesia. Kunjungan tersebut memberikan kesan yang sangat mendalam bagi dirinya.
Setelah meninjau sejumlah kawasan strategis dan infrastruktur yang telah beroperasi, Prof. Mufti menyampaikan kekagumannya terhadap kemajuan pembangunan IKN yang dinilai telah menunjukkan kesiapan sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.
“IKN memberikan kesan yang luar biasa. Saya melihat secara langsung bahwa pembangunan berjalan sangat baik, tertata, dan progresnya sangat signifikan. Berbagai fasilitas utama telah siap, termasuk untuk mendukung kepindahan ASN. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan ibu kota yang modern, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Prof. Mufti Mubarok dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, kesiapan infrastruktur dasar, kawasan perkantoran, hunian ASN, jaringan transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya menunjukkan bahwa IKN telah memasuki tahap yang semakin matang untuk menjadi pusat pemerintahan nasional.
Prof. Mufti Mubarok juga mengapresiasi kerja keras Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, beserta seluruh jajaran yang terus mengawal pembangunan sehingga berjalan sesuai rencana.
Sebagai lembaga yang memiliki mandat melindungi hak-hak konsumen, BPKN RI memandang pembangunan IKN tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, keamanan, kenyamanan, serta terpenuhinya hak masyarakat sebagai pengguna berbagai layanan publik dan jasa.
Menurut Prof. Mufti Mubarok, konsep kota cerdas (smart city) yang diusung IKN harus diiringi dengan sistem perlindungan konsumen yang kuat, transparansi pelayanan, dan tata kelola yang akuntabel sehingga mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang akan tinggal maupun beraktivitas di IKN.
Dia menegaskan bahwa kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen BPKN RI untuk memperkuat sinergi dengan Otorita IKN dalam mendukung pembangunan ekosistem pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga IKN benar-benar menjadi wajah Indonesia yang modern, maju, dan dipercaya oleh dunia. (edr)
