DPR Dorong Kominfo Sosialisasikan Program ASO Sesuai Tahapan Perencanaan

- Editor

Sabtu, 23 April 2022 - 02:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid dalam acara Diskusi Publik Virtual bertajuk Sosialisasi Analog Switch Off (ASO) dan Seremonial Penyerahan Set Top Box (STB) di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (21/4). Acara yang merupakan kerja sama Kemkominfo dan Komisi 1 DPR RI itu juga dihadiiri Staf Ahli Menkominfo, Rosarita Niken Widiastuti serta Ketua KPID Sumatera Utara, Mutia Atiqah sebagai narasumber.

Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid dalam acara Diskusi Publik Virtual bertajuk Sosialisasi Analog Switch Off (ASO) dan Seremonial Penyerahan Set Top Box (STB) di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (21/4). Acara yang merupakan kerja sama Kemkominfo dan Komisi 1 DPR RI itu juga dihadiiri Staf Ahli Menkominfo, Rosarita Niken Widiastuti serta Ketua KPID Sumatera Utara, Mutia Atiqah sebagai narasumber.

 

JAKARTA, Mediakarya –  Terkait pelaksanaan Analog Switch Off (ASO), DPR mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk memastikan pelaksanaan program ASO berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait digitalisasi penyiaran terutama penggunaan Set Top Box (STB) secara masif, inovatif dan kreatif.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid dalam acara Diskusi Publik Virtual bertajuk Sosialisasi Analog Switch Off (ASO) dan Seremonial Penyerahan Set Top Box (STB) di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (21/4). Acara yang merupakan kerja sama Kemkominfo dan Komisi 1 DPR RI itu juga dihadiiri Staf Ahli Menkominfo, Rosarita Niken Widiastuti serta Ketua KPID Sumatera Utara, Mutia Atiqah sebagai narasumber.

Dalam paparannya, politisi perempuan Partai Golkar itu mengungkapkan migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital adalah sebuah keniscayaan baik dari segi infrastruktur maupun layanan kebutuhan konsumen.

Berkaitan dengan pelaksanaan ASO agar berjalan dengan baik sesuai perencanaan tahapannya, Meutya Hafid mengatakan Komisi I DPR RI juga telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Digitalisasi Penyiaran yang mendorong dan meminta Kemkominfo untuk memastikan mekanisme pendistribusian STB yang dilakukan bersama dengan penyelenggara multipleksing secara tepat sasaran dan tepat jumlah, khususnya pada tahapan verifikasi dan validasi data penerima bantuan Set Top Box  (STB).

Baca Juga:  ELSAM: Kemenkominfo harus Evaluasi Kebijakan Privasi PeduliLindungi

“Termasuk juga melakukan pengaturan pembagian dan penentuan wilayah yang terdampak ASO terkait pendistribusian STB kepada penyelenggara Multipleksing agar tepat sasaran, tepat waktu dan tidak  tumpang tindih,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPID Sumatera Utara, Mutia Atiqah mengungkapkan ada sejumlah peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program ASO. Salah satu peluangnya adalah, ASO akan banyak menciptakan lapangan kerja baru khususnya di bidang konten kreatif, production house serta UMKM. “Bisa jadi ini bangkitnya industri di bidang ekonomi kreatif,” katanya.

Meski begitu, tantangannya adalah bagaimana regulasi dan mekanisme pengawasan konten lokal serta kesiapan pemilik lembaga penyiaran di daerah.

Sementara itu, Staf Ahli Menkominfo, Rosarita Niken Widiastuti mengatakan manfaat ASO juga akan dirasakan stasiun-stasiun penyiaran. ASO mendorong, efisiensi. Salah satunya penghematan penggunaan frekuensi siaran.

“Manfaatnya secara umum adalah akan menyehatkan industri telekomunikasi dan penyiaran, serta optimalisasi sumber daya yang terbatas seperti spektrum frekuensi radio,” kata Niken. ***

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Penyadapan Prabowo Satu Arah Untuk Kudeta dan Antarkan Gibran Jadi RI-1 Demi Selamatkan Jokowi
Spekulasi di Balik Penangkapan Sejumlah Perwira Tinggi Polri: Dari Isu Penyadapan Ilegal, Beking Judol, Hingga Korupsi
Tuntutan 10 Penjara Dan Pemecatan Dinilai Janggal, Advokat Letjen Widi Prasetijono Bongkar Tujuh Kejanggalan Perkara Kebun Carui
Di Tengah Isu Penangkapan Jenderal, GNK Tegaskan Dukung Penuh Kapolri Suyudi Ario Seto Bersihkan Polri
Putusan MA Soal Ijazah Gibran Dinilai Bukan Sekadar Administrasi, Tapi Krisis Konstitusi
Politisi PKS Geram Atas Tindakan Arogansi Jajaran Polda Jateng
Inisiator GNK Sebut Kapolda Jateng Paling Bertanggung Jawab, Seharusnya Dicopot Duluan
Sekjen LPKAN: Putusan MA Batalkan Penyetaraan SMA Gibran Jadi Momentum Uji Integritas Negara

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 04:10 WIB

Penyadapan Prabowo Satu Arah Untuk Kudeta dan Antarkan Gibran Jadi RI-1 Demi Selamatkan Jokowi

Selasa, 3 November 2026 - 17:29 WIB

Spekulasi di Balik Penangkapan Sejumlah Perwira Tinggi Polri: Dari Isu Penyadapan Ilegal, Beking Judol, Hingga Korupsi

Selasa, 3 November 2026 - 16:46 WIB

Tuntutan 10 Penjara Dan Pemecatan Dinilai Janggal, Advokat Letjen Widi Prasetijono Bongkar Tujuh Kejanggalan Perkara Kebun Carui

Selasa, 3 November 2026 - 16:35 WIB

Di Tengah Isu Penangkapan Jenderal, GNK Tegaskan Dukung Penuh Kapolri Suyudi Ario Seto Bersihkan Polri

Selasa, 3 November 2026 - 09:16 WIB

Politisi PKS Geram Atas Tindakan Arogansi Jajaran Polda Jateng

Berita Terbaru