JAKARTA, Mediakarya – Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati Universitas Indonesia (UI), Agus Wahid, melontarkan analisis tajam dan mengejutkan terkait gejolak internal di tubuh Polri, termasuk kabar penangkapan sejumlah jenderal dan isu penyadapan Presiden Prabowo.
Menurut Agus Wahid, ini adalah sebuah paradoks. Sejak Jenderal Suyudi Ario Seto naik sebagai Kapolri, bukan hanya ganti tagline menjadi “Polri Bersama Masyarakat”, tapi ada gebrakan signifikan.
“Polri berusaha mendekati berbagai elemen masyarakat. Tujuannya jelas, simbol menghilangkan jarak Polri – masyarakat. Polri di bawah Jend. Suyudi ini menunjukkan sikap tanpa kompromi, tak mentolerir kejahatan narkoba, judi, dan full committed menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi dan tanpa pengistimewaan,” tegas Agus Wahid dalam keterangannya kepada Mediakarya, Selasa (3/11/2026).
Yang perlu direnungkan, lanjut Agus, apakah internal Polri happy dengan langkah pro penegakan hukum itu?
“Polisi yang menjunjung tinggi Bhayangkara tentu full support. Bagaimana dengan oknum polisi busuk? Kaum busuk tentu menilai Kapolri saat ini malaikat Izrail, atau malaikat Malik penjaga neraka. Tak pernah tenang,” ujarnya.
Kegelisahan itu, kata dia, tidak hanya dirasakan oknum polisi busuk, tapi juga Jokowi sekeluarga yang kini menghadapi kasus hukum serius.
“Para oknum polisi busuk dan bahkan Jokowi sekeluarga tak pernah tidur nyenyak. Bukan salah bunda mengandung. Tapi karena kejahatannya yang sudah demikian besar. Karena itu, para dzalimin bukan hanya gelisah, tapi justru bereaksi kontraproduktif: marah dan berusaha melakukan perlawanan terencana dan sistematis,” ungkap Agus.
Agus Wahid membaca sinyal pertama dari gerakan under cover tersebut adalah manuver test the waters.
Ia mencontohkan peristiwa penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an (HQ) Sukoharjo oleh satuan polisi dari Polres Sukoharjo dengan persenjataan laras panjang lengkap pada Selasa, 27 Oktober 2026 sekitar jam 03.20 dini hari.
“Langsung mendatangi kamar-kamar sejumlah santriwati dengan full intimidasi. Sebuah tindakan kelompok bersenjata yang membikin ketakutan para santriwati dan traumatik,” jelasnya.
Apa urgensinya? Memang ada peristiwa pembakaran warung sate babi tak jauh dari Ponpes.
“Apakah pelaku pembakaran memang dari Ponpes dan kaum santriwati? Haruskah dengan cara show of force yang tak ubahnya menghadapi teroris? Apakah santriwati yang masih bocil-bocil itu kaum teroris? Semakin terlihat gegabah ketika di antara aparatur itu ternyata hanya menemukan alat olahraga panah yang kemudian dinilai sebagai senjata tajam (sajam). Jika sajam masuk kategori, mengapa tidak menggeledah seluruh rumah tangga? Benar-benar stupid. Terlihat gerakan pesanan,” tegas Agus.
Skenario Sistematis Distorsi Citra Kapolri yang Religius
Menurut Agus, tragedi kemanusiaan itu bukan sebatas penyerbuan Ponpes. Ada makna provokatif under cover yang lebih mendalam.
Di satu sisi, ada ikhtiar sistematis untuk mendistorsi citra Kapolri yang religius dan pro umat. Fakta bicara, Kapolri Suyudi Ario Seto tampak dekat dengan umat, sangat ta’dzim dengan para habaib dan ulama.
“Kelirukah kedekatan itu? Sama sekali tidak. Ini tak lepas dari semboyan Polri Bersama Masyarakat. Ini ikhtiar Kapolri untuk mengembalikan hak kedamaian umat. Data bicara, sekitar 11-12 tahun lebih, umat diinjak-injak martabatnya. Maka pendekatan Polri saat ini kepada umat adalah untuk memulihkan hak yang sudah diperkosa sekian lama. Jadi kedekatan Polri kepada umat harus dilihat sebagai rehabilitasi hak kehidupan berbangsa,” paparnya.
Garis bawahi kemesraan baru Polri – umat itu, skenario penjauhan hubungan umat – Polri pun gagal.
“Masyarakat marah, tapi mereka langsung menunjukkan kemarahannya kepada Kapolda Jateng dan Polres Sukoharjo. Ini menunjukkan kecerdasan masyarakat yang membedakan siapa oknum penggerebek Ponpes dan bagaimana kesejukan Kapolri. Umat semakin happy karena Kapolri langsung menonaktifkan sejumlah penggerebek Ponpes itu,” ujarnya.
Warning dari Mafia Narkoba, Judi, dan Uoeti Haram yang Terganggu
Agus Wahid melanjutkan, penggerebekan Ponpes hanyalah test the waters dan pengalihan isu. Arah sebenarnya adalah sebuah warning.
Hal ini tak lepas dari pembasmian narkoba, judi dan kejahatan sosial lainnya yang dinilai mengganggu kepentingan para oknum busuk itu.
“Mereka yang sudah mapan dengan upeti haram itu, tiba-tiba harus raib pendapatan rutinnya. Bahkan hukum pun menanti bagi siapapun yang terlibat dalam kejahatan sistematis dunia narkoba, perjudian dan lingkarannya. Tak kenal kompromi. Maka sikap tegas ini menggiring satuan Polri bersih dan moralis harus menghadapi kekuatan mavioso yang sudah puluhan tahun mengakar,” tegasnya.
Sebagai hal keempat yang paling krusial, Agus Wahid menyoroti irisan kepentingan Jokowi.
“Kapolri tak akan kenal kompromi dalam urusan penegakan hukum. Sementara di hadapannya – Jokowi itu sendiri dan Gibran, sedang menghadapi kasus hukum yang cukup serius terkait manipulasi ijazah yang mengantarkannya ke panggung kekuasaan, sejak walikota Solo hingga istana. Tak tertutup kemungkinan Bobby Nasution, Kaesang, Kahiyang Ayu dan Iriana akan segera menyusul kasus hukumnya,” ungkapnya.
Selama ini karena Kapolrinya ada dalam genggaman Solo, maka kasus hukum yang menimpa Jokowi sekeluarga selalu aman. Kini otoritas hukumnya sudah berubah.
“Dengan mengacu kejahatan berat pemilu dan serangkaian kejahatan selama berkuasa, termasuk membantai sejumlah warga negaranya, maka Jokowi-Gibran layak mendapat hukuman seberat-beratnya, jika memang bukan hukuman mati,” kata Agus.
Itulah bayang-bayang maut yang mendorong Jokowi menggerakkan skenario under cover berlevel mission impossible.
“Kita jadi ingat beberapa kali mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan, Presiden Prabowo dalam bahaya besar. Dan per siang hari ini, terkuak: komunikasi Prabowo disadap. Kegiatan ilegal ini hanya satu arahnya: mengkudeta Prabowo. Agar Jokowi dan keluarganya selamat dari jeratan hukum. Sekaligus mengantarkan Gibran menggantikannya menjadi RI-1,” bebernya.
Agus Wahid menyebut, dari pemikiran semua ada hikmah, maka penggerebekan Ponpes menjadi pendulum untuk menguak skenario gerakan under cover yang lebih besar dan membahayakan keamanan negara.
“Hikmah itu telah mendorong Polri di bawah kepemimpinan Jend. Suyudi dan jajarannya berhasil menguak kegiatan penyadapan oleh satuan internal kepolisian yang aktif ataupun sudah purna tugas,” ujarnya.
Kini ada urgensi kuat menyikapi tegas sejumlah jenderal, perwira tinggi dan menengah yang sudah terbukti melakukan kegiatan ilegal itu. Sebagian sudah menjadi tersangka.
Jika arahnya makar, maka keterlibatan sejumlah oknum bersenjata itu sudah memenuhi syarat. Mereka bersenjata dan itu bukti faktual. Tindakan makar itu juga perlu dikenakan kepada siapapun yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam gerakan under cover penggulingan pemerintah saat ini. Berarti kaum buzzer pun harus menjadi bagian integral yang harus dijebloskan atas nama hukum,
“Seperti yang terinformasi luas, sejumlah jenderal dan perwira tinggi terlibat dalam gerakan under cover itu. Maka this is the time bagi Polri di bawah kepemimpinan Jend. Suyudi Ario Seto untuk mengambil peran kenegaraan yang tegas, tanpa kompromi. Untuk kembali ke harkat dan martabat yang mulia,” pungkas Agus Wahid.
