PPP Minta Proses Legislasi RKUHP Dilanjutkan

- Editor

Minggu, 22 Mei 2022 - 00:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani.

JAKARTA, Mediakarya – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan pihaknya sepakat meminta kepada pemerintah untuk melanjutkan proses legislasi Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) atau RUUHP. Pada akhir periode lalu RKUHP telah sampai pada tahap persetujuan tingkat pertama antara DPR yang diwakili Komisi III dengan pemerintah melalui Menkumham RI yang saat itu dijabat Yasonna Laoly.

“Maka sebagai salah satu anggota tim perumus Panja RKUHP DPR-RI, saya ingin menyampaikan kesepakatan DPR RI dan pemerintah untuk mengatur pasal pemidanaan perbuatan cabul yang dilakukan bukan saja oleh orang berbeda jenis kelamin, tetapi juga mempidanakan perbuatan cabul yang pelakunya juga orang dengan sesama jenis kelamin atau yang populer disebut sebagai kelompok LGBT,” paparnya dalam keterangan yang diterima pada Sabtu (21/5/2022).

Politisi PPP ini juga menegaskan bahwa yang dipidana adalah perbuatan cabulnya. Baik perbuatan cabul itu dilakukan oleh, terhadap, atau melibatkan orang yang berlainan jenis kelamin atau sesama jenis kelamin maka akan dipidana.

Baca Juga:  Sandiaga Uno Belum Tentukan Sikap Bergabung ke PPP

“Dalam KUHP saat ini, perbuatan cabul yang dilakukan oleh, terhadap, atau melibatkan sesama jenis tidak jelas pengaturannya. Jadi, politik hukum yang hendak diletakkan pembentuk UU ke depan, memperjelas perbuatan cabul oleh dan terhadap siapapun atau melibatkan siapa pun (berbeda jenis atau sesama jenis kelamin) merupakan perbuatan pidana,” tegasnya, dikutip dari republika.

Selain pasal perbuatan cabul yang rumusannya dalam RKUHP Pasal 420 dan 421, DPR RI dan Pemerintah juga telah sepakat untuk menetapkan perzinahan dan kohabitasi atau hidup bersama tanpa perkawinan yang sah alias “kumpul kebo” sebagai perbuatan pidana dengan konstruksi delik aduan.

“Insya Allah, Komisi III DPR RI tidak akan mengubah sikap politiknya meskipun ada upaya untuk mempengaruhi proses legislasi lanjutan (carry over) RKUHP nanti. Mohon doa dan dukungannya,” tandasnya.(qq)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Zulhas: Setelah Ada Penyadapan, Kok Agak Enak Rasanya, Sudah 3 Minggu Tak Ada Lagi Keracunan MBG
Habib Syakur: Dakwah Harusnya Sejukkan Umat, Bukan Hina Perempuan dan Ulama
Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Menjelang 2045 Bukan Mimpi Kosong, Yusril: Indonesia Negara Tercepat di Dunia
GNK Sayangkan Ucapan Alwi Asegaf ke KH. Chalil Nafis: Ulama Harus Mendinginkan, Bukan Memanaskan Suasana
Om Ceper Brebes: Mesin Partai Mulai Dipanaskan, PDIP Akan Kembali Kuasai Kandang Banteng
Adi Suparto Sebut UU Perampasan Aset Babak Baru, Potong Motif Ekonomi Kejahatan dan Pulihkan Hak Korban
Operasi Senyap Penyadapan Ilegal Terbongkar, Dari Print Out Hingga Kurir Jakarta ke Kota X
Guntur Romli Ungkap Operasi Senyap Penyadapan Ilegal: Hasil Sadap Dicetak, Dikirim Kurir Boyolali ke Solo

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:34 WIB

Zulhas: Setelah Ada Penyadapan, Kok Agak Enak Rasanya, Sudah 3 Minggu Tak Ada Lagi Keracunan MBG

Minggu, 22 November 2026 - 06:31 WIB

Habib Syakur: Dakwah Harusnya Sejukkan Umat, Bukan Hina Perempuan dan Ulama

Jumat, 20 November 2026 - 14:51 WIB

GNK Sayangkan Ucapan Alwi Asegaf ke KH. Chalil Nafis: Ulama Harus Mendinginkan, Bukan Memanaskan Suasana

Jumat, 20 November 2026 - 10:21 WIB

Om Ceper Brebes: Mesin Partai Mulai Dipanaskan, PDIP Akan Kembali Kuasai Kandang Banteng

Jumat, 20 November 2026 - 09:13 WIB

Adi Suparto Sebut UU Perampasan Aset Babak Baru, Potong Motif Ekonomi Kejahatan dan Pulihkan Hak Korban

Berita Terbaru