APINDO Dukung Pengawasan Keuangan Digital

- Editor

Jumat, 2 September 2022 - 13:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani.

JAKARTA, Mediakarya – Perkembangan teknologi telah mengubah tren perilaku konsumen dan pasar di sektor jasa keuangan. Sehingga, perlu adanya pembaruan digitalisasi dan repositioning model bisnis untuk mengikuti perubahan dan perkembangan, serta reinvention atau penciptaan dan inovasi sebuah model bisnis dan cara kerja baru dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis.

Namun di sisi lain di tengah perkembangan teknologi, seperti kemunculan bank dan asuransi berbasis digital, pembayaran elektronik, dan inovasi-inovasi teknologi finansial lainnya, kasus penipuan dan tindak pidana keuangan kerap terjadi di masyarakat.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani menilai bahwa keuangan digital di korporasi pada dasarnya tidak berpengaruh banyak. Namun kata dia, yang paling berpengaruh adalah di sektor ritel.

Menurutnya, sebetulnya jika penetrasi digital ini dilakukan dengan pengawasan dan sistem yang tepat justru dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk penetrasi masyarakat dalam rangka pendalaman keuangan, kata dia,  sebetulnya dapat dicapai dengan sistem digital. Adapun timbulnya persoalan seperti adanya pinjaman online, karena penerapan kebijakan dari lembaga keuangan itu sendiri yang kurang tepat.

Baca Juga:  Mendag: Ekonomi Digital Kikis Kesenjangan Sosial

“Seperti adanya pinjaman online yang memberikan bunga tinggi, kemudian lebih mengarah mempermalukan nasabah bila ada persoalan pembayaran. Nah persoalan ini sebaiknya pemerintah segera memberi aturan yang tepat,” kata Hariyadi kepada wartawan di Jakarta baru-baru ini.

Hariyadi mengatakan, jika keuangan digital dikelola dan pengawasan yang benar setidaknya dapat memberi kredit spooring bagi nasabah. Sehingga berdampak positif dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Hariyadi mengatakan terkait dengan hambatan sektor keuangan digitalisasi, sepanjang infrastruktur dan regulasinya bagus, menurut dia tidak ada persoalan yang berarti.

“Sebetulnya hambatannya relatif. Hanya saja pada regulasinya perlu diperketat setelah banyaknya kasus atau kejadian pinjaman online muncul di tengah masyarakat,” pungkasnya. ***

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Jika Presiden Bisa Disadap, Bagaimana Nasib Rakyat?
Didik J Rachbini: Hanya Panda yang Berani Bongkar Jokowi saat Semua Politisi Takut
Yusril Pastikan Kasus Penyadapan Terhadap Presiden Mengarah Tindakan Makar
Ketua Komisi III DPR Sebut Sadap Presiden Tak Hanya Pelanggaran UU ITE Namun Perbuatan Makar
Mengaku Sudah Tak Sejalan, Giring Ganesha Mundur dari PSI
Didik Rachbini: Politik Bisa Membunuh Bisnis, Negara Gagal Lahir dari Pemimpin yang Merasa Paling Pintar
Komisi III DPR dan Kapolri Bakal Bedah Dalang di Balik Peristiwa Penyadapan
Kolaborasi PAM JAYA dan Pemkot JakTim, Prasarana Olahraga Tinju di Kampung Melayu Diresmikan Gubernur Pramono

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 12:23 WIB

Jika Presiden Bisa Disadap, Bagaimana Nasib Rakyat?

Senin, 9 November 2026 - 18:51 WIB

Yusril Pastikan Kasus Penyadapan Terhadap Presiden Mengarah Tindakan Makar

Senin, 9 November 2026 - 18:33 WIB

Ketua Komisi III DPR Sebut Sadap Presiden Tak Hanya Pelanggaran UU ITE Namun Perbuatan Makar

Senin, 9 November 2026 - 16:18 WIB

Mengaku Sudah Tak Sejalan, Giring Ganesha Mundur dari PSI

Senin, 9 November 2026 - 07:41 WIB

Didik Rachbini: Politik Bisa Membunuh Bisnis, Negara Gagal Lahir dari Pemimpin yang Merasa Paling Pintar

Berita Terbaru

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Prof. Dr. H. Muhammad Mufti Mubarok

Headline

Jika Presiden Bisa Disadap, Bagaimana Nasib Rakyat?

Selasa, 10 Nov 2026 - 12:23 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo  (Ist)

Hukum

Listyo Dibayangi Pasal Makar, Ini Ancaman Hukumannya

Selasa, 10 Nov 2026 - 06:15 WIB