JAKARTA, Mediakarya – Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Prof. Dr. H. Muhammad Mufti Mubarok, mendesak pengusutan tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Ia juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengaudit pengamanan akses data pelanggan untuk menguji apakah sistem operator berkaitan dengan perkara itu dan apakah ada warga lain yang terdampak.
“Jika komunikasi Presiden saja diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal, bagaimana nasib rakyat? Warga memakai layanan telekomunikasi untuk bekerja, berobat, bertransaksi, dan berbicara dengan keluarga. Mereka berhak mendapat jawaban yang bisa diuji. Siapa yang dapat mengakses komunikasi mereka, atas dasar apa, dan siapa yang mengawasi?” ujar Mufti kepada Mediakarya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Presiden meminta agar proses hukum berjalan objektif dan transparan. Pada Senin (9/11), pemerintah menegaskan penanganan perkara dipercayakan kepada Bareskrim Polri. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
Operator harus bisa membuktikan aksesnya terkendali
Mufti meminta Komdigi memeriksa bagaimana operator memberikan, mencatat, dan mencabut hak akses ke sistem dan data pelanggan. Pemeriksaan perlu mencakup akses pegawai, vendor, dan pihak ketiga, termasuk prosedur yang digunakan operator untuk memeriksa keabsahan permintaan akses dari aparat.
“Pernyataan bahwa sistem aman harus bisa dibuktikan. Tunjukkan catatan aksesnya. Siapa yang memberi persetujuan, siapa yang menggunakan akses, kapan, dan untuk keperluan apa? Kalau catatan itu tidak bisa menjawab pertanyaan dasar tersebut, regulator harus meminta perbaikan dengan tenggat yang jelas,” kata Mufti.
Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi melarang penyadapan informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi. Pasal 42 mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menjaga kerahasiaan informasi pelanggan dan mengatur pemberian informasi untuk proses pidana dalam kondisi tertentu. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga mewajibkan dasar pemrosesan yang sah serta pengamanan terhadap akses tanpa hak.
Kewenangan aparat harus bisa diperiksa
Pasal 31 UU ITE melarang intersepsi tanpa hak dan mengatur pengecualian untuk penegakan hukum oleh institusi yang kewenangannya ditetapkan undang-undang. Pasal 136 KUHAP mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang mengenai penyadapan. Di tengah usulan sejumlah fraksi DPR untuk membahas RUU Penyadapan, Mufti mendorong aturan yang menetapkan batas sasaran dan durasi, prosedur otorisasi, pengawasan independen, serta jalur pengaduan bagi warga.
“Setiap penggunaan alat sadap harus bisa dipertanggungjawabkan, dari siapa yang memberi izin sampai siapa yang membuka hasil sadapan. Kalau kewenangan disalahgunakan, harus jelas siapa yang memeriksa dan bagaimana warga bisa menuntut pemulihan,” tegasnya.
Lima langkah perlindungan konsumen
- Usut perkara hingga jalur aksesnya terungkap. Bareskrim perlu mengamankan bukti elektronik, menelusuri siapa yang memerintahkan dan menggunakan akses, serta mengidentifikasi pihak terdampak. Perkembangan yang dapat dibuka perlu disampaikan tanpa membahayakan penyidikan atau membuka data pribadi korban.
- Audit sistem operator dan tindak lanjuti temuan. Komdigi perlu memeriksa pembatasan hak akses, pencatatan aktivitas, pengawasan vendor, dan pemeriksaan atas permintaan aparat. Setiap kelemahan perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan yang dapat diverifikasi.
- Perketat pengawasan penggunaan alat sadap. Pemerintah dan DPR perlu memastikan kewenangan penyadapan memiliki batas yang jelas dan dapat diperiksa. Pengawasan harus menjangkau penggunaan alat, akses terhadap hasil sadapan, serta penyimpanan dan pemusnahan informasi yang tidak berkaitan dengan perkara.
- Beri tahu warga terdampak sesuai tenggat hukum. Jika terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, Pasal 46 UU Pelindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data memberi tahu secara tertulis subjek data yang terdampak dan lembaga yang berwenang paling lambat 3 × 24 jam.
- Pemberitahuan harus menjelaskan data yang terungkap, kapan dan bagaimana insiden terjadi, serta langkah penanganan dan pemulihan. Sediakan pengaduan dan jalur pemulihan yang jelas. Operator perlu memberi nomor laporan, menunjuk penanggung jawab, dan menetapkan tenggat jawaban. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak atas keamanan dalam menggunakan jasa, hak untuk didengar pengaduannya, serta hak atas ganti rugi apabila syarat pertanggungjawaban terpenuhi. BPKN dapat menerima pengaduan konsumen dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Dugaan tindak pidana dapat dilaporkan kepada kepolisian.
“Kalau warga terdampak, beri tahu mereka data apa yang terungkap, apa yang harus segera diamankan, dan siapa yang menangani pengaduannya. Jangan biarkan orang berpindah dari satu meja ke meja lain sambil menanggung sendiri risikonya. Publik berhak tahu siapa yang bertanggung jawab, apa yang sudah diperbaiki, dan bagaimana kerugian warga dipulihkan jika pelanggaran terbukti,” tutup Mufti. (Edr)
