JAKARTA, Mediakarya – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh Listyo Sigit cs bukan lagi sekadar penyadapan biasa.
“Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan integritas elektronis tapi mengarah kepada satu tindak pidana makar,” tegas Yusril dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Kumham Imigrasi Pemasyarakatan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Yusril menjelaskan, kesimpulan itu lahir dari diskusi mendalam para ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara. Mereka mengkaji tafsir dan teks undang-undang, lalu sampai pada satu kesimpulan yang sama.
“Para ahli hukum pidana, para ahli hukum tata negara juga berdiskusi tentang soal ini dan sampai pada satu kesimpulan. Ini tafsir para ahli hukum ya dan teks dari undang-undang,” katanya..
Yusril menjelaskan pembedaan paling fundamental dalam kasus ini, yaitu siapa yang disadap. Jika yang disadap adalah orang biasa, kata Yusril, itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana umum.
Tapi yang disadap ini bukan orang biasa. Yang disadap adalah Presiden.
“Kalau yang disadap itu orang biasa, ya itu bisa dikatakan itu tindak pidana umum. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap kan Presiden. Presiden itu bukan orang biasa,” tegasnya.
Menurut Yusril, Presiden melekat segala harkat, martabat, dan jabatan. Karena itu, penyadapan terhadap seorang Presiden tidak bisa dianggap sebagai satu penyadapan biasa.
“Presiden itu _primus inter pares_. Presiden itu bukan orang biasa. Dan melekat segala harkat martabat dan jabatan seorang Presiden. Karena itu terhadap Presiden tidak bisa dianggap sebagai satu penyadapan biasa,” ujar Yusril.
Karena itu, kata Yusril, harus dicari kaitannya dengan pasal lain. Dan kaitannya itu ketemu pada Pasal 191 dan Pasal 193.
“Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada Pasal 191 dengan Pasal 193,” uujar Yusril.
“Kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya,” tambah dia.
Yusril menambahkan, tidak menutup kemungkinan adanya motif yang lebih berat lagi.
“Kalau lebih beratnya lagi, ya membunuh Presiden dan menggulingkan pemerintah,”* ujar Yusril.
Namun ia menegaskan, soal itu masih dalam tahap penyelidikan. Pihaknya pun tidak memberikan permyataan lebih luas mengingat kasusnya saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
“Tapi sementara ini alasan untuk mengkaitkan pasal-pasal makar itu dengan pasal-pasal penyadapan itu sudah cukup,”* pungkasnya.
Pernyataan Yusril ini menjadi sinyal paling keras dari pemerintah bahwa kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden tidak akan diperlakukan sebagai kasus ITE biasa.
Ini adalah perkara keamanan negara. Ini adalah perkara makar. Dan pengusutannya harus mengarah ke pasal makar, motif melumpuhkan Presiden, hingga siapa dalang dan siapa yang mengambil manfaat di baliknya.
Pernyataan Yusril ini juga sejalan dengan pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburrahman yang mendorong pengusutan dengan pasal makar dan pasal keamanan negara, serta akan menggelar rapat kerja khusus dengan Mabes Polri. (Adt)
