JAKARTA, Mediakarya – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrahman, mengeluarkan pernyataan tegas melalui akun X pribadinya terkait skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan tokoh-tokoh bangsa.
Menurut Habiburrahman, penyadapan ilegal terhadap Presiden dan tokoh-tokoh bangsa bukan perkara biasa. Kasus ini tidak cukup hanya diusut menggunakan pasal-pasal ITE.
“Penyadapan ilegal terhadap Presiden dan tokoh-tokoh bangsa bukan perkara biasa. Kasus ini tidak cukup hanya diusut menggunakan pasal-pasal ITE,” tegas Habiburrahman seperti dikutip Mediakarya, Senin (9/11/2026).
Untuk itu, Komisi III DPR RI mendorong agar pengusutan juga mempertimbangkan pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara.
Menurut Habiburrahman, penyadapan terhadap Kepala Negara tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran elektronik semata.
Ada ancaman terhadap kedaulatan, terhadap konstitusi, dan terhadap keamanan negara yang harus diusut secara serius.
“Komisi III DPR RI mendorong agar pengusutan juga mempertimbangkan pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara,” ujar Habiburrahman.
Habiburrahman menegaskan, motif, pihak yang terlibat, hingga siapa yang mengambil manfaat dari aktivitas penyadapan ilegal ini harus diungkap secara terang.
Jangan berhenti di pelaku lapangan. Jangan berhenti di empat tersangka. Bongkar siapa yang memerintah, siapa yang menerima hasil sadapan, siapa yang membiayai, dan siapa yang diuntungkan secara politik dan ekonomi.
“Motif, pihak yang terlibat, hingga siapa yang mengambil manfaat dari aktivitas penyadapan ilegal ini harus diungkap secara terang,” kata Habiburrahman.
Habiburrahman juga mengungkapkan bahwa Komisi III DPR RI telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menindaklanjuti persoalan ini melalui rapat kerja khusus.
“Kami juga telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menindaklanjuti persoalan ini melalui rapat kerja khusus,” ujarnya.
Rapat kerja khusus tersebut akan digelar pada Kamis, 12 November 2026, dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Habiburrahman menekankan, pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh, tanpa berhenti pada oknum internal, tetapi juga menelusuri pihak lain yang terlibat atau mengambil keuntungan dari penyadapan ilegal tersebut.
“Pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh, tanpa berhenti pada oknum internal, tetapi juga menelusuri pihak lain yang terlibat atau mengambil keuntungan dari penyadapan ilegal tersebut,” kata Habiburrahman.
Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan sikap DPR: kasus penyadapan ilegal bukan sekadar kasus ITE, tapi kasus keamanan negara dan makar politik yang harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. (Ugy)
