JAKARTA, Mediakarya – Proses penegakan hukum di Indonesia dinilai masih menjadi persoalan serius. Pasalnya, meski ada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), namun realitanya bahwa hukum seakan-akan milik penguasa.
Pernyataan itu dikemukakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pidatonya di acara Silatnas Badan Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, di Nasdem Tower, Jakarta, baru-baru ini.
Menurutnya, MK dan MA yang berperan sebagai payung yang paling di atas untuk menjaga posisi peran daripada peradilan, mulai dari tingkat bawah, menengah, tinggi, dan seterusnya, akan tetapi harus berhadapan dengan realita yang ada.
“Banyak keputusan yang mengoyak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hukum seakan-akan milik mereka yang punya kekuatan lebih,” tegas Surya, tanpa menjelaskan lebih jauh soal contoh putusan yang dianggapnya tidak tepat.
Pemilik Media Indonesia Group ini juga menyebut bahwa hukum seolah-olah menjadi punya pemilik kekuatan, dalam hal ini penguasa.
Oleh karena itu, dalam kesempatan itu, Surya mengingatkan bahwa hukum menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dalam pembangunan negeri.
“Indonesia sebagai satu negeri dan negara hukum, jelas bagi negara kita agar prinsip-prinsip hukum, rule of law yang merupakan sesuatu komitmen yang mengikat semua pihak tanpa membedakan perbedaan kita, status sosial kita,” kata dia.
Dirinya juga mengajak semua pihak tidak menutup mata terhadap penegakan dan keadilan hukum. Untuk itu, penegakan dan keadilan hukum harus dilakukan dengan baik dan paripurna.
“Kenapa saya mengatakan memakai penegasan baik dan paripurna? Karena dia tidak bisa berdiri dengan pasal demi pasal yang kita pahami, yang perlu kita perdebatkan,” ujar dia.
Kendati proses penegakan hukum saat ini masih dinilai jauh dari keadilan, dirinya tetap mengimbau kepada kadernya agar terus berikhtiar dalam mengawal supremasi hukum agar lebih baik. ***
