JAKARTA, Media Karya – Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp81.580.775.411.048.
Terkait hal ini, wakil ketua komisi C DPRD DKI, Haji Rasyidi mengapresiasi target penerimaan pajak 2024 naik jika dibandingkan 2023 lalu.
“Kalau menurut sekda target itu realistis. Tapi menurut saya target itu tidak pernah tercapai. Selama saya menjadi dewan belum pernah tercapai. Kenyataan masih ada sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Kalau lihat dari buktinya tahun 2022 tidak tercapai. Pendapatan target Rp 55 Triliun tapi hanya tercapai Rp 43 Triliun,” ujarnya saat berbincang dengan wartawan, Kamis (10/8).
Politisi dapil Jakarta Timur ini mengharapkan agar jajaran badan pendapatan daerah (Bapenda) bekerja keras untuk mencapai target tersebut.
“Kita berharap Bapenda kerja keras untuk mendapatkan itu. Kalau bisa ditargetkan penerimaan pajak di 2024 jadi Rp 47 Triliun,” bebernya.
Selain itu, lanjut politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu komisi C mempunyai sejumlah catatan dalam paparan pihak eksekutif saat rapat banggar Rabu (9/8) kemarin.
“Catatan komisi C, antara lain bahwa kita berharap kali ini seimbang antara input dan output. Eksekutif akan ngecek anggaran yang tidak perlu akan dipangkas. Nanti kita cek di akhir 2024,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, angka tersebut merupakan hasil pembahasan serta pendalaman di rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI pada (21/8) mendatang dan pendalaman di Komisi.
“Kita setujui ya. Badan Anggaran bersama eksekutif telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2024. Nanti pendalamannya setelah MoU di komisi-komisi,” ujarnya di gedung DPRD DKI, Rabu (9/8).
Pras sapaan karibnya berharap Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran sebaik mungkin, terutama untuk enam program prioritas, yakni penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, antisipasi dampak ekonomi, serta penguatan nilai demokrasi.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata memaparkan proyeksi pendapatan di sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 72,32 triliun yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 52,36 triliun, Pendapatan Transfer Rp 19,25 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 722,12 miliar.
“Serta dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,23 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp 3,82 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 5,41 triliun,” paparnya.
Ia menambahkan, postur belanja dengan nilai Rp71,81 triliun yang diproyeksikan untuk Belanja Operasi Rp 58,84 triliun, Belanja Modal Rp 11,47 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 1,17 triliun dan Belanja Transfer Rp 318,31 miliar.
“Dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 9,76 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp 7,90 triliun, dan pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp 1,86 triliun,” tandasnya.(dri)
