JAKARTA, Mediakarya – Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), membongkar dugaan skenario besar di balik lengsernya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.
Inisiator GNK Syakur Ali Mahdi Alhamid menyebut Airlangga diduga merupakan korban kriminalisasi rezim Joko Widodo yang ingin menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik pasca kekuasaan.
Bagi Syakur, pengunduran diri Airlangga yang tiba-tiba bukanlah peristiwa organik, melainkan puncak dari operasi politik yang sistematis.
“Kami yakin bahwa Pak Airlangga sebelumnya memiliki agenda besar buat Golkar, namun rezim saat itu sepertinya tidak menghendaki Airlangga jadi ketum, maka dengan berbagai macam cara dikriminalisasi yang pada akhirnya meletakkan jabatannya sebagai ketum,” ujar Syakur kepada Mediakarya, Jumat (23/10/2026).
Mengapa Harus Bahlil?
Kejanggalan semakin terlihat pada sosok pengganti. Bahlil Lahadalia, yang secara struktur bukan pengurus DPP Partai Golkar, tiba-tiba didorong dan ditetapkan sebagai Ketua Umum melalui Munaslub.
Dia menilai ini melanggar pakem kaderisasi Golkar yang sangat mengedepankan jenjang dan senioritas. Penunjukan Bahlil, kata dia, adalah bukti adanya intervensi kekuasaan Jokowi saat itu.
“Padahal, suara akar rumput mayoritas menolaknya, namun tradisi di tubuh Golkar agar tidak mau berpolemik, maka seluruh DPD pada akhirnya menerima Bahlil sebagai ketua umum,” ungkapnya.
Penerimaan DPD terhadap Bahlil, menurut analisis Syakur, bukan bentuk legitimasi, melainkan budaya Golkar yang memilih soliditas semu di atas konflik terbuka. Loyalitas pada struktur dimanfaatkan untuk melanggengkan kepentingan luar.
Pada saat itu, Jokowi diduga tengah mempersiapkan Bahlil sebagai proxy atau penggantinya untuk memastikan Golkar tetap di bawah kendalinya.
Ada Pengkhianat di Lingkar Dalam
Yang paling krusial dari analisis ini adalah dugaan keterlibatan aktor internal. Syakur menduga strategi pengambilalihan Golkar mustahil dilakukan Jokowi sendirian tanpa bantuan orang dalam yang membuka pintu.
“Kami mensinyalir ada penumpang gelap yang mengklaim dirinya sebagai senior Golkar padahal tujuannya ingin mengendalikan Golkar, figur tersebut kami nilai sebagai pengkhianat,” tegasnya.
Figur senior yang disebut pengkhianat itu diduga berperan sebagai operator dalam menjembatani kepentingan Istana dengan DPD-DPD dan melumpuhkan perlawanan internal saat Munaslub. “Bagi para polistisi, tetunya sudah tahu, siapa aktor yang dimaksud,” sindir Syakur.
Dengan skenario ini, Syakur menyimpulkan Golkar saat ini berada dalam kendali dua kekuatan, kekuasaan rezim Jokowi saat itu, dan elite pengkhianat internal yang mengorbankan marwah partai demi jabatan.
Jika analisis ini benar, maka Golkar bukan lagi partai yang mandiri, melainkan partai yang disandera.
Senior Golkar Harus Bangun dari Mimpi Panjang
Syakur juga mengingatkan kepada para senior dan sesepuh Golkar yang hingga kini masih terlena dalam zona nyaman agar segera sadar.
Dia menilai, banyak senior Golkar yang masih bermimpi Golkar baik-baik saja, padahal kenyataannya partai berlambang beringin itu sedang dalam kondisi tersandera.
“Sudah saatnya para senior Golkar bangun dari mimpi panjang. Jangan pura-pura tidak tahu kalau partai ini sedang dibajak oleh kepentingan pribadi dan kekuasaan luar,” kata katanya.
Menurutnya, diamnya para senior justru memberikan legitimasi kepada praktik pengkhianatan internal. Jika dibiarkan, tradisi karya kekaryaan dan doktrin kekaderan Golkar yang dibangun puluhan tahun akan hancur.
“Kalau para senior terus diam, maka Golkar akan kehilangan jati dirinya. Ini bukan lagi soal Airlangga atau Bahlil, ini soal marwah partai. Golkar harus direbut kembali dari tangan pengkhianat dan boneka kekuasaan,” tuturnya. (Dra)
