Oleh: Indra D Himrat – Redaktur Pelaksana Mediakarya.id
Setelah berjalan beberapa bulan, kita harus jujur mengakui satu hal: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sama-sama terseok.
Keduanya adalah program unggulan Kabinet Merah Putih. Keduanya punya tujuan yang amat mulia dan patut didukung. KDKMP ingin menjadi sentral kekuatan ekonomi rakyat di tingkat bawah, fondasi perekonomian nasional. MBG ingin membentuk generasi tangguh melalui perbaikan gizi, dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia.
Tapi masalahnya, keduanya dipahami secara parsial dan dilaksanakan sendiri-sendiri. Masing-masing berjalan dengan pasukan sendiri, kebutuhan sendiri, dan anggaran sendiri yang fantastis. Hasilnya? Di lapangan keduanya merepotkan.
KDKMP bingung mencari model bisnis dan pasar. MBG dihantam kritik bertubi-tubi, mulai dari keracunan, distribusi semrawut, dugaan penyelewengan, hingga desakan ekstrem agar dihentikan. Dua program yang menyasar rakyat yang sama di desa yang sama, tapi berlari di rel yang berbeda. Ini pemborosan yang tidak boleh dibiarkan.
Maka sudah saatnya kita berpikir terbalik: Jangan lagi dua atap, satukan dalam satu atap.
Tentu akan muncul pertanyaan sinis: bagaimana mungkin menyatukan dua program yang tujuannya berbeda dan sudah terlanjur berjalan sendiri-sendiri?
Jawabnya sederhana. Tujuannya tidak pernah berbeda. Ujungnya sama: kesejahteraan rakyat.
Penyatuan dalam satu atap adalah mekanisme integrasi total. Satu sama lain saling menguatkan, membangun sinergi, baik dari sisi tenaga pelaksana dari atas hingga bawah, maupun dari sisi anggaran dan pembiayaan.
Logikanya, jika KDKMP dan MBG disatukan, KDKMP tidak perlu lagi pusing mencari pembeli. Pasar terbesarnya sudah ada di depan mata: dapur MBG. Setiap hari dapur MBG butuh beras, telur, ayam, ikan, sayur, dan tempe. Siapa yang memasok? Anggota KDKMP sendiri. Petani, peternak, nelayan, dan UMKM desa. Uang negara yang triliunan itu tidak lari ke tengkulak besar atau korporasi pangan nasional, tapi berputar di desa itu sendiri.
Sebaliknya, MBG tidak perlu lagi pusing membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur baru dengan orang-orang baru yang tidak jelas statusnya. Serahkan pengelolaannya kepada KDKMP. Koperasi yang berbadan hukum, yang anggotanya jelas, yang diawasi oleh anggota dan pemerintah. Koperasi yang merekrut ibu-ibu dan pemuda desa sebagai juru masak dan pengantar makanan.
Dengan satu atap, kita mendapat tiga keuntungan sekaligus: Pertama, Efisiensi. Satu manajemen, satu logistik, satu pengawasan. Biaya bisa ditekan drastis dan kebocoran anggaran yang selama ini menjadi sorotan bisa ditutup karena pengawasannya satu pintu.
Kedua, Efektivitas. Program menjadi saling mengunci. Koperasi hidup karena ada kepastian pasar dari MBG. MBG terjamin mutunya karena pasokannya segar dari koperasi desa, bukan dari rantai pasok panjang yang rentan.
Ketiga, Pemberdayaan UMKM yang Maksimal. Inilah kunci yang selama ini hilang. Selama ini UMKM hanya menjadi penonton program raksasa. Dengan model satu atap, UMKM menjadi pemain utama. Mereka dilibatkan sebagai produsen, sebagai pemasok, sebagai bagian dari rantai nilai. Partisipasi mereka tidak lagi sekadar slogan, tapi menjadi mesin ekonomi.
Kita tidak bisa terus membiarkan dua program mulia ini berjalan tertatih-tatih sendiri-sendiri dengan segala kritiknya.
Sudah saatnya Presiden Prabowo memerintahkan evaluasi total: satukan KDKMP dan MBG dalam satu atap, satu ekosistem, satu napas pengabdian.
Jika MBG adalah perutnya yang harus kenyang, maka KDKMP adalah tangannya yang bekerja. Tidak mungkin perut kenyang jika tangannya lumpuh. ***
