Pemerintah Perpanjang Pemberian Bansos Beras Hingga Juni 2024

- Editor

Senin, 6 November 2023 - 19:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram hingga Juni 2024 dari rencana sebelumnya yang hanya hingga November 2023.

“Tadi sudah diputuskan, harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni,” kata Zulhas, sapaan akrab Mendag, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Zulhas mengatakan salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras yang belum menurun setelah mengalami peningkatan drastis pada beberapa waktu lalu.

“Akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus, –memang tidak naik lagi–, tapi belum turun. Oleh karena itu bantuan dilanjutkan,” kata Zulhas, dilansir dari antara.

Bantuan beras 10 kg itu akan diberikan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca Juga:  Dua Kali Mangkir Dari Penggilan Pemeriksaan Penyidik, Firli Bahuri Terancam Dijemput Paksa

Adapun saat ini, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 1.442.945 ton per 2 November 2023 dengan realisasi penyaluran bantuan pangan sebesar 94,95 persen pada bulan September dan 94,89 persen bulan Oktober, serta 18,45 persen bulan November 2023.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kesempatan sebelumnya, Bulog siap meningkatkan ketersediaan cadangan beras. Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk dapat segera melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp16 triliun dalam rangka pengadaan beras.

Airlangga merinci Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun.

“Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun,” kata Airlangga. (sm)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Musda Golkar Kota Bekasi di Ujung Mata, Beringin Institut: Pilih Ketua Nomor Dua, Bersih-bersih yang Utama
Pakar Komunikasi Politik Nilai Manuver Dedi Mulyadi: Investasi Menuju 2029, Berpotensi Picu Gejolak di Tubuh Gerindra
Polemik Proyek Jalan Poros Brebes Menguat, Daksinapati UI: Lelang APBD Harus Transparan
Negara Darurat Cognitif Reselience
IPW: Setelah Gebrakan Radikal Ganti 19 Kapolda, Kini Saatnya Kapolri Suyudi Fokus Benahi Pelayanan Publik
Ekonom INDEF Didik J Rachbini Sebut Sidang MK Buktikan Drama Politik dan Berakhirnya “Shadow Politics” Jokowi
Prabowo Jokowi Makan Malam Bersama Saat Putusan Sidang MK
MK Nyatakan Wapres Gibran Tidak Miliki Ijazah Setara SMA Luar Negeri

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:54 WIB

Musda Golkar Kota Bekasi di Ujung Mata, Beringin Institut: Pilih Ketua Nomor Dua, Bersih-bersih yang Utama

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:20 WIB

Pakar Komunikasi Politik Nilai Manuver Dedi Mulyadi: Investasi Menuju 2029, Berpotensi Picu Gejolak di Tubuh Gerindra

Rabu, 7 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Polemik Proyek Jalan Poros Brebes Menguat, Daksinapati UI: Lelang APBD Harus Transparan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 05:15 WIB

Negara Darurat Cognitif Reselience

Rabu, 7 Oktober 2026 - 05:01 WIB

IPW: Setelah Gebrakan Radikal Ganti 19 Kapolda, Kini Saatnya Kapolri Suyudi Fokus Benahi Pelayanan Publik

Berita Terbaru