JAKARTA, Mediakarya – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari melantik anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan dan anggota KPU delapan kabupaten/kota yang tersebar di Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah untuk periode 2023–2028.
“Kami berharap dan meminta kepada saudara-saudara sekalian untuk segera melakukan penyesuaian ritme kerja karena begitu masuk tahapan pemilu, hari kita itu bukan hari kerja, tapi hari kalender. Jadi, harus siap sedia setiap saat,” kata Hasyim usai melantik anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota itu di Kantor KPU, Jakarta, Rabu.
Hasyim berpesan agar anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota yang baru dilantik bisa segera menyesuaikan ritme kerja karena Pemilu 2024 telah memasuki tahapan akhir, yakni 90 hari menjelang hari pemungutan suara.
Dia mengatakan bahwa peserta pemilu mulai dari partai politik, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD hingga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah lengkap. Selain itu, daerah pemilihan juga sudah ada dan logistik sudah mulai dikirim.
“Kemudian logistik pemilu sudah mulai diadakan dan sudah mulai dikirim, sudah mulai diterima oleh KPU kabupaten/kota. Sebentar lagi, tanggal 28 November nanti, akan dimulai masa kampanye yang kurang lebih akan berjalan 75 hari sampai dengan tiga hari sebelum hari pemungutan suara,” imbuh Hasyim.
Selain itu, Hasyim juga mengingatkan bahwa anggota KPU bekerja dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
Oleh karena itu, dia meminta para anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota itu membaca dan memahami ketentuan yang ada.
“Sehingga kalau kita berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu, kalau ada situasi yang kita harus digugat, harus dilaporkan, semuanya dapat kita pertanggungjawabkan karena kerja-kerja kita ini berdasarkan pada segenap peraturan,” ucapnya, dilansir dari antara.
Lebih lanjut, Hasyim meminta anggota KPU yang baru dilantik untuk melakukan konsolidasi internal dengan sesama anggota KPU dan konsolidasi eksternal dengan berbagai pihak terkait.
“Kita lembaga layanan, segeralah lakukan koordinasi eksternal dengan pemerintah daerah, dengan kepala daerah, DPRD, para penegak hukum, polisi, jaksa, TNI, pengadilan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan media, karena KPU tidak mungkin bisa menyelenggarakan pemilu sendirian,” ucap Hasyim. (sm)
