JAKARTA, Mediakarya – Anggota DPR RI, Andre Rosiade, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah. Meski demikian, ia menegaskan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut harus terus dievaluasi, khususnya dalam aspek keamanan pangan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap SOP.
Hal itu disampaikan Andre saat membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Menurut Andre, dinamika penolakan terhadap MBG yang ramai di Jakarta tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan MBG. Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Anak SD di Sumbar Tagih MBG ke Presiden
Andre menceritakan pengalamannya ketika mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025, setelah wilayah tersebut terdampak bencana alam. Saat itu, sejumlah anak sekolah dasar menghampiri Presiden dan menyampaikan bahwa mereka belum menerima MBG.
“Sejumlah anak SD menghampiri Presiden dan menyampaikan bahwa mereka belum menerima MBG serta berharap dapat memperoleh program tersebut,” ungkap Andre.
Ia menilai pengalaman itu menunjukkan kebutuhan masyarakat di daerah harus menjadi pertimbangan utama dalam mengevaluasi keberlanjutan program. Menurutnya masih banyak sekolah dan orang tua di Sumbar yang menantikan program tersebut.
“Karena itu, evaluasi MBG perlu mempertimbangkan pemerataan penerima manfaat sekaligus kualitas layanan yang diberikan,” ujarnya.
Meski mendukung keberlanjutan program, Andre mengakui pelaksanaannya masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut harus dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem, bukan diabaikan ataupun langsung dijadikan alasan untuk menghentikan program.
Keamanan Pangan Harus Jadi Prioritas, Dapur Nakal Harus Ditindak
Andre secara khusus menyoroti kasus keracunan yang terjadi di sejumlah wilayah dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan insiden tersebut harus ditangani serius dan menjadi bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pemerintah perlu memastikan setiap dapur penyedia makanan memenuhi standar kebersihan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi pangan. Kepatuhan terhadap SOP harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Andre juga menyinggung perlunya penindakan tegas terhadap dapur penyedia MBG yang melanggar ketentuan operasional.
Ia bahkan mendukung pemanfaatan teknologi, termasuk kamera pengawas CCTV dan kecerdasan buatan (AI), untuk membantu memantau proses operasional dapur dan mendeteksi potensi pelanggaran.
“Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas,” ujar Andre.
Evaluasi Sejalan dengan Penanganan Stunting
Andre menyebut jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 59 juta orang. Besarnya cakupan program tersebut harus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh, tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam menangani setiap kasus keracunan.
Ia mengaitkan keberlanjutan MBG dengan tantangan pemenuhan gizi masyarakat. Ia mengutip angka prevalensi stunting nasional sebesar 19 persen dan Sumatera Barat sebesar 24 persen sebagai persoalan yang masih perlu ditangani.
“Program ini harus terus diperbaiki. Kekurangan harus dibenahi, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Andre.
Andre berharap pemerintah dapat menjaga kesinambungan program MBG sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Dengan demikian, upaya memperluas akses makanan bergizi dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap keselamatan penerima manfaat. (Ugy)
