JAKARTA, Mediakarya – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi Tri Adhianto sepertinya enggan berpasangan dengan pendatang dengan politisi Golkar Uu Saeful Mikdar pada pilkada mendatang. Namun demikian, mantan politisi PAN menyatakan siap jika berpasangan dengan Nofel Saleh Hilabi maupun Faisal.
“Saya kira juga bukan saja Novel, hari ini juga banyak di flyer juga ada Faisal. Saya kira kita jalan aja. Uu juga, tapi Uu engga sama saya. Spanduknya engga barengan ya,” ucapnya baru-baru ini sebagaimana dilansir dari salah satu media.
Menanggapi pernyataan Tri Adhianto, yang mengaku enggan berpasangan dengan Bakal Calon Wali Kota Uu Saeful Mikdar pada Pilkada mendatang, Uu membalas dengan santai.
“Terima kasih pak Tri,” ucap Uu baru-baru ini.
Dalam kesempatan itu, mantan Kadusdik itu justru mengajak agar dalam kontestasi pilkada sebagai ajang adu gagasan tanpa mengkerdilkan kontestan lainnya.
“Mari kita bersaing dan lebih sehat, terus berkarya untuk kebaikan dan kemajuan kota Bekasi yang “MADANI,” Bekasi Maju Berdaya saing dan Ihsan. ujar Uu.
Menut dia, kehadirannya untuk berlaga di Pilkada kota Bekasi sebagai wujud untuk memberikan yang terbaik untuk semua warga kota Bekasi.
Terkait dengan komitmennya demi menjaga netralitas pemilu sebagaimana yang diatur dalam undnag-undang, Uu mengajukan pensiun dini.
“Saya sudah mengajukan surat pengunduran diri, dan masih berproses agar tidak menjadi beban pemerintahan Kota Bekasi,” jelasnya.
Menjawab Polemik PPDB
Menyoal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai carut-marut, Uu menanggapi bahwa Dinas Pendidikan Kota Bekasi sudah melaksanakan PPDB sesuai dengan regulasi dan kebijakan pemerintah Kota Bekasi.
Terutama jumlah rombongan belajar (rombel) sesuai dengan jumlah kelas yang ada di masing masing sekolah dan jumlah siswa perkelas hanya 40 siswa.
Ia menjelaskan, kenapa ini harus disdik lakukan karena beberapa tahun terakhir tugas guru diberikan oleh kepala sekolah ada yang seolah olah tidak memanusiakan seorang guru.
“Misal guru wajibnya hanya mengajar 24, namun masih ada yang diberi tugas lebih dari 24 jam bahkan ada yang diberi tugas lebih dari 40 jam perminggu untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP),” ungkapnya.
“Untuk di tingkat Sekolah Dasar (SD), masih banyak guru yang menjadi wali kelas lebih dari satu kelas. Hal ini terjadi karena guru tingkat SMP kurang lebih 600 orang dan di tingkat SD lebih dari 1.300 orang.
“Dinas Pendidikan sudah maksimal selama proses tersebut, karena masalah dalam sistem PPDB sudah menjadi persoalan rutin dari tahun ke tahun. Langkah-langkah yang ditempuh daerah sebagai pelaksana adalah membuat sistem online dan transparan, serta mengimbau kepada masyarakat untuk mengadukan bila ditemukan kecurangan PPDB sehingga bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ada masalah siswa yang diterima dan tidak diterima, karena sarana pendidikan kondisinya tidak merata di kota Bekasi, sementara orang tua berlomba-lomba ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri.
“Membangun sarana pendidikan berupa ruang kelas untuk meningkatkan daya tampung tidak hanya infrastruktur saja, melainkan juga prasarana lain seperti lahan, jumlah ruangan kelas, jumlah tenaga pengajar, sistem dan norma,” kata Uu.
Kontestasi politik di Pilkada inilah, menurut Uu sebagai tantangan untuk membenahi masalah-masalah di Kota Bekasi dan memberikan yang terbaik dari masing-masing calon.
“Mari kita terus menjaga kedamaian dan bertarung secara sehat, tujuannya adalah memberikan yang terbaik untuk kota Bekasi dan warganya,” ucapnya.
