JAKARTA, Media Karya – DPRD DKI Jakarta batal mengumumkan pimpinan legislatif, komisi, strukrut fraksi periode 2024-2029 hari ini Selasa (17/9). Hingga akhirnya, Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani memutuskan untuk menunda pengumuman alat kelengkapan depan (AKD).
Kata Achmad Yani, pihaknya menunda pengumuman itu lantaran ada parpol yang belum menyerahkan nama untuk pimpinan legislatif Jakarta.
Diketahui, rapat tersebut cukup diwarnai banyak anggota dewan yang interupsi. Sejumlah legislatif DKI meminta ketua sementara untuk mengumumkan langsung pimpinan legislatif, komisi, strukrut fraksi di forum rapat hari ini.
“Untuk pimpinan (DPRD DKI) definitif, karena ada salah satu partai yang belum menyerahkan usulannya, sehingga pengumuman itu perlu kita lakukan penundaan,” kata Yani usai rapat di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (17/9)
Yani mengaku menghormati keputusan parpol DPRD DKI yang belum menyerahkan nama pimpinan untuk legislatif Jakarta. Sebab, Yani menyebutkan, keputusan parpol DPRD DKI untuk nama pimpinan legislatif Jakarta berada di ranah DPP parpol masing-masing.
Ia pun mendorong parpol DPRD DKI agar segera menyerahkan nama pimpinan legislatif Jakarta. Di satu sisi, Yani mengaku memang tak ada batasan waktu untuk melantik pimpinan legislatif Jakarta definitif.
“Untuk pimpinan (DPRD DKI) definitif, tidak ada batasan waktu sehingga kita enggak bisa langsung menetapkan. Kita memahami parpol di sana, mungkin DPP-nya ada banyak kegiatan yang lain,” papar dia.
Politikus PKS ini menyebutkan bahwa PKS dan Golkar telah menyerahkan nama untuk pimpinan DPRD DKI. Ia tak menyebutkan apakah tiga parpol lain yang berhak mendapatkan kursi pimpinan DPRD DKI telah menyerahkan nama pimpinan legislatif Jakarta.
Adapun parpol yang berhak mendapatkan kursi pimpinan DPRD DKI adalah PKS, PDIP, Golkar, Nasdem, dan Gerindra.
“Untuk pimpinan tadi, kan pimpinan ada lima ya dari partai yang ada. PKS sudah, Golkar sudah, kemudian ada yang belum. Kita berharap yang belum ini segera,” kata dia.
Di satu sisi, Yani menyebutkan, pihaknya menunda pengumuman struktur fraksi karena struktur fraksi akan disampaikan melalui rapat paripurna. Penyampaian struktur fraksi melalui rapat paripurna dilakukan sesuai peraturan yang ada.
“Pengumuman fraksi itu pada nanti waktu rapat paripurna, itu aturan seperti itu,” sebutnya.
Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Golkar Basri Baco mengatakan struktur fraksi bukan merupakan AKD. Dengan demikian, pimpinan sementara DPRD DKI tak perlu menunggu pengesahan peraturan tata tertib (tatib) DPRD DKI periode 2024-2029.
Adapun peraturan tatib DPRD DKI memang hanya mengatur soal pembentukan AKD yang beberapa di antaranya terdiri dari badan anggaran, badan kehormatan, serta badan musyawarah.
“Lho, fraksi ini kan bukan AKD. Fraksi ini buatannya partai politik, bukan buatannya pimpinan sementara DPRD DKI, kenapa enggak diumumkan saja,” urainya. (dri)
