Enam Juta Data NPWP Bocor, Pembina LPKAN sebut Indonesia Darurat Ciber Security

- Editor

Jumat, 20 September 2024 - 09:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wibisono, Pengamat Militer yang juga Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia.

Wibisono, Pengamat Militer yang juga Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia.

JAKARTA, Mediakarya – Kebocoran data kembali terjadi di Indonesia, kali ini adalah 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga telah dibobol.

Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono mengatakan kebocoran data ini sangat membahayakan bagi masyarakat Indonesia, data tersebut diduga dijual di Breach Forum.

“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomer hp, email dan lain-lain. Kenapa kita tahu kalau data di jual ke breach forum,” kata Wibi dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat (20/9/2024).

“Dasarnya adalah karena dia memuat data NPWP, ada data KPP, ada data Kanwil DJP-nya. Ada data KLU, tanggal daftar pajak, status PKP. Itu jelas kalau saya sebutkan tadi semua, sudah jelas dong bahwa ini adalah data dari kantor pajak yang bocor,” imbuhnya.

Baca Juga:  LPSK Pastikan Lindungi Bharada E di Kejaksaan

Wibi juga mengaku telah mengkroscek data, NIK dan NPWP. Ternyata data NIK-nya, valid sesuai dengan data kependudukan yang bocor.

Wibi juga mengingatkan bahayanya data-data yang bocor itu digunakan untuk menipu masyarakat dengan menggunakan teknik rekayasa sosial dengan berpura-pura menjadi petugas pajak. Petugas gadungan itu akan meminta korban untuk membayar nominal tertentu karena menunggak pajak.

Dia menilai persoalan bocornya data yang berulangkali kali ini, wujud pemerintah tidak serius dan dan dinilai abai terhadap kelangsungan pengamanan data base yang dikelola Kominfo, dan fungsi BSSN.

“Mana fungsi Kominfo dan BSSN, oleh karenanya saya berpikir Indonesia sudah darurat ciber security,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Golkar di Ujung Badai, Rapor Merah Bahlil dan Rentetan Kasus Korupsi Kader Jadi Alarm Keras
FAST Desak KPK Bongkar Dalang di Balik Mangkirnya Nusron Wahid, Diduga Berlindung di Balik Ormas
Soroti Dana Hibah Golkar Bekasi, LI-TPK Dorong Kejari dan BPK Lakukan Penelusuran
Meski Ada Efisiensi, DPRD Tetap Komitmen Jaga Alokasi Anggaran Pendidikan Tak Dipotong di APBD 2027
Kecam Korupsi Dana Bencana BNPB, Ketua LPKAN: Jangan Rampok Uang Keselamatan Rakyat
Nasib Pencari Kerja, Uang Hilang Kerjaa Tak Dapat Karena Loker Palsu
Rapor Merah Kabinet Prabowo, Bahlil dan Pigai Terjerembab di Dasar Survei CELIOS
Pengamat: Usia Panjang Golkar Belum Jamin Jadi Partai Rakyat, Masih Bertumpu pada Elite dan Kekuasaan

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 22:14 WIB

Golkar di Ujung Badai, Rapor Merah Bahlil dan Rentetan Kasus Korupsi Kader Jadi Alarm Keras

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:48 WIB

FAST Desak KPK Bongkar Dalang di Balik Mangkirnya Nusron Wahid, Diduga Berlindung di Balik Ormas

Jumat, 16 Oktober 2026 - 06:30 WIB

Soroti Dana Hibah Golkar Bekasi, LI-TPK Dorong Kejari dan BPK Lakukan Penelusuran

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:22 WIB

Meski Ada Efisiensi, DPRD Tetap Komitmen Jaga Alokasi Anggaran Pendidikan Tak Dipotong di APBD 2027

Kamis, 15 Oktober 2026 - 19:12 WIB

Kecam Korupsi Dana Bencana BNPB, Ketua LPKAN: Jangan Rampok Uang Keselamatan Rakyat

Berita Terbaru