JAKARTA, Mediakarya – Banyaknya jabatan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang masih kosong atau dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) mendapat sorotan Presidium Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ), Adjie Rimbawan.
Adjie mengungkapkan masalah ini sudah beberapa kali disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera mengisi kekosongan jabatan tersebut.
“Seharusnya, BKD sudah memiliki perencanaan yang matang dalam pengembangan karir dan career path bagi para pegawai Pemda DKI,” kata Adjie dalam keterangan tertulis, Senin (30/12/2024).
Adjie menekankan pentingnya adanya perencanaan yang baik dari BKD dalam hal pengembangan karir serta jalur karier bagi pegawai Pemprov DKI.
Ia juga menyarankan agar jika kompetensi pegawai masih terbatas, peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menjadi kunci untuk menyiapkan program pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia.
“Jika memang kompetensi pegawai belum mendukung, peran BPSDM sangat penting untuk menyiapkan program pelatihan dan peningkatan SDM,” ujarnya.
Menurut pria pecinta alam ini, pengisian jabatan di Pemprov DKI menjadi sangat krusial, terutama untuk jabatan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat.
Adjie mencontohkan jabatan Sumber Daya Air (SDA), Kesra, dan Kepala Dinas Pendidikan yang masih dijabat oleh Plt.
“Sangat tidak baik apabila kejadian ini terus didiamkan. Kita tahu Kadis SDA masih dijabat Plt, sementara kejadian banjir rob di Jakarta Utara masih belum dapat teratasi,” jelas Adjie.
Ia juga menambahkan bahwa seorang Plt tidak akan berani mengambil keputusan besar, seperti menandatangani proyek bernilai ratusan miliar.
“Mana mungkin seorang Plt mau mengambil keputusan untuk menandatangani sebuah pekerjaan yang nilainya ratusan miliar. Dia tidak akan mau mengambil risiko,” tegasnya.
Lebih lanjut Adjie berharap Pemprov DKI segera mencari pejabat definitif agar roda organisasi dapat berjalan dengan lancar.
“Kita semua harus paham, saat ini pembahasan anggaran mulai berjalan, tidak akan dapat selesai pembahasan apabila pejabat yang memimpin tidak memiliki kekuatan kuat dalam mengambil keputusan,” pungkas Adjie. (dri)
