JAKARTA, Mediakarya – Direktur eksekutif Institute for Public Policy Stratgic (IPPS) Yusuf Blegur meminta Partai Gerindra untuk segera mengevaluasi keberadaan Ketua Komisi III DPR RI Habiburrahman, yang pernah menyebut mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri terbaik sepanjang sejarah.
Desakan itu muncul setelah Listyo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah ketua umum partai politik, wartawan, hingga aktivis LSM.
Menurut Yusuf, pernyataan Habiburrahman tersebut bukan sekadar salah ucap. Itu adalah pernyataan politik yang kini menjadi bumerang dan merusak citra Partai Gerindra sebagai partai pengusung Presiden Prabowo.
“Ketua Komisi III itu mitra utama Kapolri. Kalau dia sampai menyebut Listyo sebagai Kapolri terbaik, lalu ternyata Listyo diduga menyadap Presidennya sendiri yang juga Ketua Umum Gerindra, itu penghinaan terhadap Gerindra,” tegas Yusuf saat diwawancarai Mediakarya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ia juga mengingatkan, pujian Habiburrahman itu disampaikan dalam pidato pengesahan UU Polri yang baru, tepat dua minggu setelah Presiden Prabowo disebut sudah menyetujui rekomendasi Komisi Reformasi Polri.
Padahal, dalam rekomendasi itu ada tiga poin penting: batasi masa jabatan Kapolri, Kompolnas diangkat setingkat menteri agar bisa mengawasi Kapolri bintang 4, dan reformasi kultural Polri.
“Alih-alih mendukung reformasi yang sudah disetujui Presiden Prabowo, Habiburrahman justru memuji Listyo sebagai Kapolri terbaik. Itu sama saja menepis reformasi yang diperintahkan Prabowo,” ujarnya.
“Pertanyaannya, Habiburrahman ini membela siapa? Membela Presiden Prabowo atau membela Listyo?” sindirnya.
Gerindra Harus Bersikap
Dia menegaskan, Gerindra tidak boleh diam. Sebagai partai Presiden, Gerindra harus menunjukkan sikap tegas bahwa tidak ada kadernya yang boleh membela pihak yang diduga mengkhianati Presiden.
“Gerindra ini partainya Presiden Prabowo. Presidennya disadap, kok Ketua Komisi III dari Gerindra malah memuji penyadapnya sebagai Kapolri terbaik? Ini logikanya di mana?” ujar Yusuf.
“Kalau Gerindra diam saja, publik akan menilai Gerindra tidak serius membela Prabowo. Gerindra akan dinilai masih tersandera oleh jaringan Listyo,” tambah dia.
Mantan aktivis 98 ini meminta DPP Partai Gerindra untuk memanggil dan mengevaluasi Habiburrahman secara terbuka.
“Evaluasi itu bukan sekadar teguran. Kalau perlu, ganti Ketua Komisi III. Jangan sampai Komisi III yang seharusnya menjadi mitra Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto untuk bersih-bersih Polri, justru dipimpin oleh orang yang pernah memuja-muja Listyo,” ujarnya.
Habiburahman Harus Minta Maaf dan Menarik Pernyataannya
Ia juga mendesak Habiburrahman untuk meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Prabowo dan kepada publik.
“Dia harus klarifikasi, dia harus minta maaf. Dia pernah menyebut penyadap Presiden sebagai Kapolri terbaik. Itu luka bagi keluarga besar Gerindra dan bagi Presiden,” katanya.
Jangan sampai publik menilai Habiburrahman bagian dari jaringan yang melindungi Listyo. Kalau dia tidak klarifikasi, kecurigaan itu akan terus hidup.
Komisi III Harus Jadi Mitra Jenderal Suyudi
Menurutnya, saat ini Komisi III DPR memiliki momentum emas untuk membantu Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto membersihkan Polri dari jual beli jabatan, backing tambang ilegal, backing narkoba, dan penyalahgunaan alat sadap.
Tapi itu tidak akan terjadi jika Komisi III masih dipimpin oleh sosok yang terlanjur memberi stempel terbaik kepada Listyo.
Menurut dia, bagaimana Komisi III mau mengawal pembersihan Polri, jika ketuanya sendiri dulu yang bilang Listyo terbaik?
Habiburahman kata Yusuf, tentu akan malu sendiri, lantaran memberikan penilaian tidak objektif.
“Untuk itu, Gerindra harus tegas. Evaluasi Habiburrahman sekarang, sebelum publik menilai ada politisi Gerindra ikut melindungi Listyo,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, pernah menyebut Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa.
Habiburokhman menyampaikan pujian tersebut dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, saat memberikan apresiasi atas kehadiran serta kinerja Kapolri. (Egy)
